DEMOKRASI.CO.ID - Ada wacana penghapusan jabatan Gubernur, sebab dinilai tidak efektif karena sudah ada Walikota maupun Bupati dalam suatu Provinsi.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi pun turut mengomentari dengan mengatakan bahwa ini diibaratkan dalam sebuah perusahaan, Presiden adalah Dirut. Direkturnya, Menteri dan Manager adalah Gubernur.
"Jika peran manager dihapus, apa yang akan terjadi? Setiap divisi akan bentrok, karena tidak ada peran manager dalam memanage antar divisi," kata Teddy dari Twitter @TeddGus yang dikutip pada Rabu (1/2/2023).
Menurutnya, sekian banyak Bupati/Walikota tidak mungkin secara teknis langsung diatur oleh Presiden melalui menterinya.
"Karena tugas Presiden dan menteri tidak hanya itu, tentu akan timpang, akan banyak tabrakan sana-sini, maka perlu adanya Gubernur yang memanage setiap Provinsi," ujarnya.
Kata dia, tidak hanya berlaku di negara atau perusahaan, tapi juga termasuk dalam organisasi seperti Partai Politik.
"Tidak mungkin Ketua umum Partai Pollitik langsung memanage DPC-DPC diseluruh Indonesia karena menghapus seluruh DPW di seluruh Indonesia. Bisa berantakan," paparnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapaCak Iminmemberikan usulan jabatan setingkat gubernur sebaiknya dihapus. Muhaimin beralasan penghapusan jabatan gubernur akan sangat menghemat anggaran negara.
Alasan lain, peran gubernur selama ini juga hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
"Anggaran gubernur ini besar, tetapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan Pemerintah pusat, terjadi penumpukan di situ," ujar Muhaimin di Mataram, Selasa (31/1).[populis]
