DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai vonis terhadap Ferdy Sambo hingga Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).
Melansir Antara, Presiden Jokowi mengatakan, putusan yang sudah ditetapkan majelis hakim harus dihormati. Menurutnya, vonis terhadap Ferdy Sambo dan lainnya termasuk Bharada E, itu merupakan wilayah pengadilan, pemerintah tidak bisa ikut campur.
"Itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita (pemerintah) tidak bisa ikut campur," kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai meninjau pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) Tahun 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Jokowi memandang pertimbangan fakta-fakta, bukti-bukti, hingga kesaksian dari para saksi menjadi penting sebagai acuan dalam vonis hakim. Namun, pemerintah tidak bisa memberikan komentar atas hal tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga mengatakan vonis terhadap Ferdy Sambo merupakan hak dari pengadilan. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.
“Masalah putusan Sambo saya kira itu, ya, itu memang haknya pengadilan. Pemerintah tidak boleh intervensi. Jadi, itu hak penuh pengadilan,” ujar Ma’ruf Amin dalam keterangan pers di Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Rabu, sebagaimana rekaman video yang disaksikan di Jakarta.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan mencermati reaksi masyarakat atas vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Menurut dia, masyarakat menganggap putusan hakim terhadap Ferdy Sambo sudah adil.
“Hanya memang kalau saya melihat dari reaksi masyarakat justru oleh masyarakat itu dianggap itu lebih adil, bukan (oleh) pemerintah ya, pemerintah harus tidak berpihak, abstain ya, tidak akan memberikan penilaian apa-apa,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.[populis]
