DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menegaskan bahwa pembaruan kabinet Indonesia Maju memang diperlukan.
Ia menegaskan bahwa perombakan kabinet mendesak dilakukan apabila ada kinerja menteri yang sudah tidak sejalan dengan program Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun demikian, ia menyebut reshuffle adalah hak mutlak Presiden Joko Widodo.
"Tentu semua hak prerogatif presuden. Tapi mengingat kita ini tinggal kurang setahun lagi pemilu, waktu presiden sudah tidak banyak lagi. Kalau saja ada menteri yang kinerjanya buruk, rasanya memang buat apalagi kita tahan-tahan," katanya kepada awak media pada Senin (31/01/2023) di Jakarta.
Ia lantas membuat perbandingan antara kabinet dengan perusahaan. Menurutnya, di perusahaan saja pergantian personel berlangsung sangat cepat. Hal ini untuk memastikan perusahaan berjalan dengan baik.
"Kalau kita kerja di perusahaan saja, start up, itu cepet banget pergantian pemainnya supaya kita bisa keep up dengan kebutuhan pasar, kebutuhan kondisi," tegasnya.
"Jadi kalau ada menteri yang mengurus 271 juta orang tapi kerjaannya dipertanyakan, ngapain juga dipertahankan," sambungnya.
Meski demikian, ia menilai reshuffle kabinet juga harus dengan pertimbangan matang dan memang menteri tersebut menunjukkan kinerja tidak optimal.
"Tentu dengan ukuran jelas, kinerja memang buruk. Dan tahun ini katanya tahun resesi, kita butuh kinerja bagus," ucapnya.
Saat ditanyakan menteri mana yang layak diganti, Grace enggan menyebutkan secara spesifik. Ia hanya memberikan kode bahwa pembantu Presiden yang harus diganti adalah yang sedang memimpin kementerian yang sedang ada masalah korupsi.
"Yang kayak gini enggak bisa ditolelir dan pak Jokowi paling anti. Jadi yang kinerja buruk, mencuri yang bukan haknya, untuk apa dipertahankan. Itu masyarakat juga akan kecewa, dampaknya semua kabinet kena. Untuk apa ditahan-tahan," pungkasnya.[populis]
