DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai kedatangan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dalam acara Rakernas Partai Ummat menjadi tanda bahwa Anies punya kesamaan visi dan pandangan politik dengan partai besutan Amien Rais tersebut.
Kesamaan itu juga terkait cara pandang Partai Ummat soal politik identitas yang akan dijadikan sebagai instrumen meraih kemenangan. Bahkan, Partai Ummat menegaskan politik identitas bukanlah cara yang kotor, tapi justru Pancasilais.
"Prinsipnya, kalau Anies enggak punya kesamaan visi dan kesamaan politik tentu tidak akan mungkin hadir di agenda Partai Ummat. Jadi, orang yang hadir di Partai Ummat itu adalah orang yang mestinya merasa paling kenal, merasa paling akrab, dan merasa sevisi," kata Adi saat dikonfirmasi Kamis (16/2/2023).
Adi menilai, jika Anies ingin menjauhkan dirinya dari nuansa politik identitas, maka semestinya Anies tidak perlu menghadiri acara Rakernas Perdana Partai Ummat.
"Karena apapun jadinya yang jelas Partai Ummat itu sedang mendeclare bahwa dialah politik identitas. Partai Ummat adalah partai yang akan menggunakan politik identitas sebagai instrumen kemenangan mereka," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi tak segan-segan mengakui bahwa partainya adalah bagian dari politik identitas. Hal itu ia sampaikan sebagai upaya untuk melawan narasi-narasi menyesatkan yang selama ini beredar mengenai politik identitas.
Hal itu diungkapkan Ridho saat berpidato dalam acara Rakernas pertama bertajuk "Konsolidasi Ummat Menuju Kemenangan 2024" di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Senin (13/2/2023).
"Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan, narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu Politik Identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Ummat, dan kami adalah Politik Identitas," ujarnya.
Ridho menyebut, tanpa didasari nilai-nilai agama, politik akan kehilangan arah. Beredarnya narasi-narasi menyesatkan diduga ada upaya jahat yang sengaja ingin memisahkan politik dengan agama. Padahal, baginya politik identitas tidak berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais," tukasnya.[populis]