DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat merespon isu utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam.
"Kalau ada utang biasalah, jangan dibesar-besarkan," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2).
Menurutnya, isu utang Anies tersebut diembuskan oleh pihak-pihak yang khawatir dengan pencapresannya. Ada orang-orang yang takut jika mantan gubernur DKI Jakarta itu terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.
"Menurut saya dari segi psikologi politik itu ada gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan. Banyak tokoh, banyak pemimpin yang cemas, bahkan sangat cemas apabila Anies jadi presiden," ujar Banny.
Anies dianggap sebagai sosok yang memiliki integritas dan komitmen tentang pluralisme. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dinilai juga memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi.
"Komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum, dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki-oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita," ujar Benny.
"Mereka tahu, karena itu mereka yang tidak menginginkan ini terjadi mulai cemas dan mulai menjagokan boneka-bonekanya ya kan, itu siapa bonekanya kalian," kata anggota Komisi III DPR itu menambahkan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon membenarkan adanya perjanjian terkait Pilkada DKI Jakarta antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ia sendiri mengaku sebagai orang yang menyusun draf perjanjian tersebut.
"Kalau itu ada, ada, kebetulan saya mendraf, saya menulis, dan ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada," ujar Fadli di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin (6/2).
Namun, ada beberapa hal yang dimintanya untuk ditanyakan langsung kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno. Termasuk kabar adanya utang Anies sebesar Rp 50 miliar. "Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu," ujar Fadli.[populis]