Geger, Perjanjian Politik Anies-Prabowo, Pakar: Wong Perjanjian Batu Tulis Saja…

DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno membeberkan adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Partainya Prabowo Subianto dengan bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan saat jelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Kini, isu perjanjian politik itu menjadi sorotan, menduga-duga apakah Anies telah melanggar janjinya sendiri terhadap Prabowo jika maju di Pilpres 2024. Mengenai hal itu, Ahli Komunikasi Politik Effendi Gazali dan Pakar Politik Ma’mun Murod turut menanggapi. Bahkan, kedua pengamat itu membandingkan perjanjian Anies dan Prabowo dengan perjanjian batu tulis.

“Yang begini-begini ini bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengikat,” tutur Effendi, dilansir dari tvonenews, Rabu (1/2/2023).

Effendi kemudian membandingkan hal tersebut dengan Perjanjian Batu Tulis antara Prabowo dengan Megawati Soekarnoputi.

“Belajar dari ini yang tertulis dan kemudian terkenal dan banyak dibahas dimana-mana, ini ada 7 hal di kelas komunikasi politik, nggak boleh bikin perjanjian seperti ini,” tutur Effendi.

Seperti, jika ada klausul pendahulu dimana perjanjian bisa batal saat ada syarat ‘tidak kasat mata’ berupa permintaan masyarakat.

“Kemudian, apa yang ditulis di sini dan akibatnya apa,” tutur Effendi. Sehingga jika tak ada klausul detail yang mengikat kuat, maka kontrak politik Anis dan Prabowo bisa gugur.

Sedangkan, Ma’mun Murod menegaskan pihaknya tak bisa menganalisis detail lantaran isi kontrak politik itu tidak terungkap.

“Tapi kalau saya coba membaca, ini kan untuk Pilpres 2024,” tutur Ma’mun.

“Sementara untuk perjanjian itukan terjadi 2016 atau 2017, artinya sangat mungkin perjanjian itu kalaupun ada, rasanya lebih tepat diberlakukan di Pilpres 2019,” ungkapnya.

Ma’mun juga membandingkan dengan Perjanjian Batu Tulis. 

“Wong yang Batu Tulis, yang mestinya berlaku untuk pilpres berikutnya pun tidak dijalankan. Apalagi yang misalnya ini untuk Pilpres 2019, mas Anies juga sudah komitmen untuk tidak maju dan jadi gubernur sampai akhir periode,” tuturnya.

Namun, Ma’mun tak menampik jika perjanjian politik Anies-Prabowo kemungkinan besar hanya mengikat secara moral.[populis]

Follow Kami:

Like Facebook Follow Twitter