DEMOKRASI.CO.ID - Ekonom senior Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Permintaan ekonom Universitas Indonesia (UI) tersebut disampaikan ketika dirinya menjadi pembicara pada peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Faisal Basri awalnya memaparkan ciri-ciri negara yang korup, salah satunya memotong pajak. Dia menyebut salah satu kebijakan pemerintah pada 2018 lalu yang membebaskan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 20 tahun bagi investor yang berinvestasi lebih dari Rp 30 triliun.
"Nilep pajak atau dibebaskan untuk membayar pajak. Itu kan dibebas pajak 20 tahun," ujarnya.
Dia kemudian menyeret nama Luhut yang disebutnya memiliki industri sepeda motor.
"Kemudian mobil nanti pajaknya diturunkan, karena Pak Luhut sendiri itu, dia punya industri sepeda motor listrik. Dia siapkan keringanan untuk industri dia," sebutnya.
Sementara Moeldoko yang menjabat sebagai KSP sekaligus Ketua Umum Periklindo (Perkumpulan industri kendaraan listrik Indonesia) juga jadi sorotan Faisal Basri.
"Sebentar lagi subsidi diberikan kepada mereka, Rp7 juta per mobilnya," ujarnya.
Dengan alasan tersebut Faisal Basri meminta Presiden Jokowi untuk mendepak Luhut dan Moeldoko dari pemerintahannya.
"Enggak ada di dunia yang seperti ini enggak ada, Luhut dan Moeldoko enggak ada," ujar Faisal Basri.
"Jadi kalau signal yang paling kuat buat Pak Jokowi ya, kalau Pak Jokowi sungguh-sungguh ya pecat dua orang ini dulu. Karena itu simbol dari berkelindannya kekuasaan itu," tegasnya.[populis]
