DEMOKRASI.CO.ID - Hasil rapat Komisi VII DPR pada Senin (31/1) meminta pemerintah segera mencopot Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, Komisi VII DPR juga menyepakati agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran di BRIN pada 2022.
"Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN mengingat berbagai permasalahan BRIN yang tidak kunjung selesai," demikian hasil rapat Komisi VII DPR.
Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi menyepakati kesimpulan tersebut. Dalam rapat, mereka menyoroti kinerja Kepala BRIN yang dianggap tak memuaskan dan tidak profesional.
Awalnya, agenda rapat merupakan pemaparan realisasi program dan penggunaan anggaran BRIN selama 2022 oleh Laksana. Namun, kesempatan pemaparan Laksana langsung diinterupsi oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman.
Maman mulanya membantah sebuah laporan pemberitaan yang menyebutkan Komisi VII DPR turut menerima bahkan ikut menikmati anggaran BRIN untuk kepentingan pribadi.
Dia menyebut laporan tersebut fitnah. Maman lalu menuding balik BRIN dan menyerukan agar para lembaga penegak hukum segera turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran di BRIN.
"Apa yang diberitakan Tempo, itu faktanya berbeda dengan kondisi real yang ada. Karena hanya merujuk satu kejadian saja, yaitu di Kalimantan Utara," kata Maman.
"Saya tegas nyatakan 100 persen ini fitnah," tambahnya.
Maman kemudian menyoroti anggaran program BRIN yang diperuntukkan langsung bagi masyarakat senilai Rp800 miliar. Alokasi anggaran itu di luar program utama BRIN.
Namun, Maman kecewa karena alokasi anggaran itu hanya terealisasi Rp100 miliar. Dia mempertanyakan anggaran sisanya sebesar Rp700 miliar.
"Pertanyaan paling sederhana bagi saya adalah ke mana Rp700 miliarnya itu?" Kata Maman.
Maman juga menyoroti permasalahan internal dalam BRIN sejak lembaga itu berdiri dua tahun lalu. Beberapa permasalahan itu antara lain hubungan antara periset BRIN.
Dia menyebut banyak pejabat BRIN yang diduga melakukan tindakan tidak profesional. Maman menyebut Kepala BRIN harus bertanggung jawab atas kondisi itu.
"Saya tegas merekomendasikan pergantian Kepala BRIN. Karena ini sudah hampir dua tahun selalu bermasalah," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menyatakan program transisi di BRIN saat ini belum selesai. Mulyanto mengaku telah menerima informasi soal program transisi lembaga tersebut dari Kemenristek yang kini belum juga rampung, baik dari SDM, organisasi kelembagaan, maupun penganggaran.
Mulyanto turut menyoroti saling tumpang tindih wewenang para periset BRIN. Dia menyoroti kasus terakhir soal pernyataan periset BRIN soal potensi cuaca buruk di Banten.
Mulyanto memahami BRIN telah melakukan riset soal itu. Namun, data itu mestinya menjadi wewenang BMKG untuk disampaikan kepada masyarakat.
"Banyak sekali permasalahan di BRIN ini. Jadi cita-cita kita ingin mengonsolidasikan lembaga riset, ternyata yang muncul adalah konsolidasi kelembagaan tok, di dalamnya, konsolidasi anggaran, program tidak jalan," kata Mulyanto.
"Karenanya saya sepakat agar diganti saja pimpinan yang sekarang," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII lain dari Fraksi PKB Ratna Juwita mengungkapkan kekecewaannya atas sejumlah program BRIN kepada masyarakat yang tidak memuaskan. Beberapa program itu terutama menyangkut pelaku UMKM.
Menurut dia, program-program itu kini mangkrak dan justru merugikan masyarakat dan pelaku UMKM.
Dalam kasus lain, Ratna kecewa karena pembelaan Komisi VII DPR terhadap BRIN justru dibayar dengan kinerja yang mengecewakan. Padahal, menurut Ratna, DPR sempat membela BRIN untuk masuk dalam tim RUU Energi Baru dan Terbarukan.
"Mereka nggak masukin BRIN kita ancam, Pak. BRIN harus masuk. Mereka harus terlibat. Karena ini penting. BRIN ini lembaga penting," kata Ratna.
"Cuma kalau ternyata fakta hari ini, adalah sebagai bagian dari apa yang bisa Bapak lakukan untuk membalas penghormatan dari kami, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya," tambahnya.
Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko irit bicara soal desakan agar dirinya mundur. Dia mengaku tak ingin berbicara lebih jauh soal itu.
"Saya enggak ada tanggapan kalau mengenai itu, entar aja," ujar Handoko di kantor BRIN Thamrin, Jakarta Pusat.[cnn]
