DEMOKRASI.CO.ID - Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, melempar wacana untuk menghapus jabatan gubernur atau menghilangkan pilgub langsung. Pernyataan itu dianggap hanya guyon awal tahun.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, tak ada peningkatan elektabilitas dari Cak Imin dengan melontarkan gagasan yang kontroversial itu. Dia meyakini pernyataan tersebut hanya direspons biasa oleh publik dan tidak membawa implikasi menguatnya elektabilitas Cak Imin sebagai capres maupun cawapres.
"Efek dari isu ini enggak kuat, kurang menarik. Praktis tak ada efek elektoral," ujarnya pada Minggu (5/2/2023).
Menurut Ray, wacana Cak Imin menghapus jabatan gubernur hanya mentok pada level diskursus yang dalam hitungan hari bakal berlalu begitu saja. Artinya, posisi tawar PKB yang berkoalisi dengan Gerindra tak mengalami perubahan.
Gerindra-PKB membangun kerja sama politik dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kini telah memiliki kantor sekretariat bersama.
Koalisi ini belum mendeklarasikan capres-cawapres yang bakal diusung pada Pilpres 2024. Sementara dalam sejumlah hasil survei elektabilitas Imin tak pernah tembus tiga besar capres terkuat atau kalah jauh dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
Ray menilai, dalam perjalanannya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pasti melakukan evaluasi menyeluruh terkait pencapresan. Dalam hal ini, sulit membayangkan elektabilitas Imin bisa menguat atau minimal mengimbangi Prabowo Subianto.
Selain itu, Ray menilai, seluruh konstelasi politik yang terbangun sekarang ini sejatinya masih rentan. Konfigurasi bisa berubah pada menit-menit akhir, sehingga terbentuknya Sekber Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bukan jaminan Gerindra-PKB solid.
"Tidak ada jaminan koalisi ini bertahan, pada last minute bisa bubar. Elektabilitas (Imin) belum naik, dan nampak Prabowo masih setengah hati," kata Ray. [populis]
