.webp "Bawaslu Larang Keras Politik Identitas di Pemilu 2024, yang Masih Nekat Siap-siap Aja!")
.webp)
DEMOKRASI.CO.ID - Kampanye Pemilu 2024 yang dimulai pada Oktober 2023 nanti diharapkan tidak memakai politik identitas.
Pasalnya, politik identitas yang pernah ada pada pemilu sebelumnya dinilai telah memecah belah bangsa dan tidak melahirkan pemimpin berkualitas.
Direktur Kata Rakyat, Alwan Riantoby, mengatakan, penindakan terhadap dugaan pelanggaran kampanye yang salah satu objeknya soal politisasi suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) dirasa tidak berjalan baik.
"Langkah mitigasi kita tak punya peluang kalau pendekatannya normatif karena akan dihadapkan tembok besar soal regulasi," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu 2024" di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Untuk mencegah politik identitas, Alwan mendorong peserta Pemilu 2024 membuka diri dengan materi kampanye yang lebih luas untuk disampaikan ke masyarakat.
"Bahwa kampanye tidak lagi berbasis pendekatan misalnya identitas, pendekatan ras, agama," katanya.
Kendati demikian, Alwan tidak menampik bahwa politik identitas merupakan instrumen yang kerap dipakai dan dipilih sebagai cara mudah untuk mengambil hati pemilih.
"Setiap orang boleh memilih berdasarkan pendekatan agama dan ras tapi kalau politisasi identitas agama, ras jangan dilakukan lagi," tegasnya.[populis]
.webp&description= + data:post.title){kind=link}