DEMOKRASI.CO.ID - Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Arief Poyuono mengatakan perjanjian politik tidak wajib ditaati oleh pihak-pihak yang menandatanganinya. Menurut Arief, tidak ada ancaman hukuman pidana kepada pihak yang mengingkari perjanjian politik.
Pernyataan Arief itu sebagai respons untuk Sandiaga S Uno yang mengungkap adanya perjanjian politik antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan.
"Jadi, yang namanya perjanjian politik itu tidak ada kewajiban untuk ditaati dan jika terjadi wanprestasi juga tidak ada punishment-nya," kata Arief melalui layanan pesan, Selasa (31/1).
Soal perjanjian politik antara Prabowo dengan Anies itu diungkap oleh Sandiaga Uno dalam siniar Akbar Faizal Uncensored di YouTube.
Wakil ketua Dewan Pembina Gerindra itu mengatakan perjanjian politik tersebut dibuat menjelang Pilkada DKI 2017
Menurut Sandiaga, draf perjanjian politik itu ditulis tangan oleh Fadli Zon. Selanjutnya, Sandiaga, Anies, dan Prabowo menandatangi perjanjian itu.
Namun, Arief menyebut perjanjian politik tidak seperti di sektor bisnis yang memiliki implikasi hukum ketika ada pihak yang ingkar janji.
"Jika wanprestasi, seorang pebisnis itu ada konsekuensi hukumnya," tutur Arief.
Mantan pramugara maskapai BUMN itu menganggap langkah Sandiaga mengungkap perjanjian politik antara Anies-Prabowo sesuatu yang aneh.
Toh, Anies berhak maju menjadi kontestan Pilpres 2024 asalkan mantan gubernur DKI itu diusung partai atau gabungan parpol yang memenuhi presidential threshold (PT).
"Jadi, untuk menjadi capres, kan, ada syaratnya dan harus bisa dipenuhi oleh Anies Baswedan, yaitu diusung oleh parpol dengan jumlah PT 20 persen," kata Arief.
Aktivis buruh itu juga menyindir Sandiaga yang mengungkap perjanjian politik antara Anies-Prabowo.
Arief malah menyarankan elite Gerindra yang kini menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu melakukan introspeksi.
Menurut Arief, belum lama ini Sandiaga justru menunjukkan ambisinya menjadi bakal capres meski Gerindra sudah memutuskan akan mengusung Prabowo di Pilpres 2024.
"Semestinya yang mengaca itu justru Sandiaga Uno sendiri, sudah tahu Rapimnas Gerindra memutuskan Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra, ini malah cari-cari dukungan ke parpol lainnya, mau menjadi capres juga," kata Arief.[populis]
