DEMOKRASI.CO.ID - Tenaga ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meradang dengan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.
Sebab, Faisal membuat pernyataan dan menyematkannya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai raja konflik kepentingan atau 'King Conflict of Interest.'
"Lagi-lagi si Raja FITNAH, namamu bagus Faisal Basri sangat islami tapi BUSUK hatimu," tulis @AliNgabalinNew yang dikutip Populis.id pada Jumat (3/2/2023).
Ngabalin juga mengaku ingin meludahi wajah Faisal basri karena dinilai iri dengan Moeldoko.
"Engkau memfitnah saudaramu se-iman dengan sangat keji dia seorang mukmin yang setiap saat memelihara 5 waktunya dengan tertip. Kepengen kuludahi wajahmu serta hatimu yang penuh iri dan denki," katanya.
Namun, cuitan Ngabalin dinilai berlebihan. Hal ini diungkap netizen dikolom komentarnya.
"Pak Ngabalin, tetap maenkan peran yg sudah biasa di geluti saja, jgn terlalu berlebihan nanti akan overcapacity. Meludahi itu bukan skillset yg diharapkan melekat kpd anda saat2 kemaren hingga saat ini. Ada pengelompokan (jilat vs ludahi) yang tetap harus di ikuti aturan maennya," kata @dian_e_.
"Ali muktar itu sangat Islami tapi gaya dan tindakannya seperti yahudi setiap kali ada yang mengkritik junjungan kau, kau serang balik seperti orang kesurupan," kata @jhonkano2.
"Pak @jokowi mohon maaf.. tolong @AliNgabalinNew dievaluasi.. daripada ngotor ngotorin istana," tulis @Martinluth91.
Sebelumnya, Faisal Basri menyebut Moeldoko sebagai raja konflik kepentingan saat menjadi pembicara pada peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
"Dan 'raja conflict of interest' itu adalah Moeldoko. Ada di pusat istana," ujarnya.
Dia menyebut Moeldoko mengurus Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
"Sepanjang Moeldoko ada di situ yang diurus OSS, ya kan? OSS kemudian apalagi, pengadaan barang oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) itu kecil semua.Itu kan yang namanya petty corruption," ujarnya.[populis]