DEMOKRASI.CO.ID - Juru bicara milenial PKB, Mikhael Benyamin Sinaga mengatakan bahwa partainya telah selesai mengkaji sistem pemilu proporsional tertutup.
Hasil kajian itu, kata Michael, sistem pemilu proporsional tertutup tersebut sangat berhaya.
Ia pun membeberkan bahaya sistem pemilu proporsional tertutup jika jadi diterpakan di Pemilu 2024 mendatang.
Pertama, sistem tersebut bertentangan dengan semangat anak muda yang semakin melek dan antusias terhadap politik.
Menurut dia, jika sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan, bukan tidak mungkin bakal banyak dari kalangan anak muda memilih golput.
“Kalau MK putuskan pemilu tertutup, anak muda bakal kecewa dan golput,” kata Mikhael dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Senin (9/1/2023).
Karena itu, dia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak judicial review terkait sistem pemilu proporsional tertutup tersebut.
Mikhael yakin, sistem proporsional tertutup itu akan membuat anak-anak muda tidak lagi tertarik dengan politik.
Bahkan, lanjut anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu, anak muda terancam tidak mau berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Sebab, anak muda bakal menilai bahwa sistem pemilu proporsional tertutup tersebut merupakan kemunduran demokrasi.
“Keputusan MK kali ini sangat krusial, kalau ini dikabulkan besok apa lagi? Pemilihan presiden lewat DPR? Semua anak muda sepakat, kembali ke sistem tertutup ini kemunduran,” tutur dia.
Dia juga telah mengkaji bersama rekan-rekannya di PKB dan menemukan kelemahan dari sistem proporsional tertutup.
Antara lain pemilih tidak punya peran menentukan siapa caleg yang menjadi anggota Legislatif dari antara para calon di sebuah partai politik.
Hal ini otomatis menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu.
“Coba ingat dulu saat kita pakai sistem tertutup, oligarki di internal partai semakin kuat dan banyak politik uang dalam jual beli nomor urut. Kita mundur 20 tahun kalau kembali ke situ, ” jelasnya.
Menurut Mikhael, sistem tertutup anggota legislatif terpilih akan kurang bertanggungjawab terhadap masyarakat yang memilih.
Dia mengatakan anggota legislatif nantinya tidak akan menyambungkan aspirasi masyarakat tetapi aspirasi pimpinan partai pengusung.
“Kalau begitu namanya jangan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ganti aja jadi Dewan Perwakilan Partai Politik,” tutur dia. [pojoksatu]
