DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gunaidi menyoroti pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta negara jangan terlalu jauh masuk urusan dalam pencalonan presiden (capres).
Teddy mengaku heran dengan maksud pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Apalagi, lanjut dia, SBY dalam pernyataan tersebut juga mencontohkan yang dilakukannya saat akan mengkhiri masa jabatannya sebagai presiden, tetapi tidak mempersiapkan calon pemimpin negara.
"Dari pernyataan ini, ada beberapa hal yang wajib saya luruskan," kata Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/1).
Teddy mempertanyakan apakah SBY berbicara demikian terkait negara atau pribadinya.
Jika yang dimaksdukan SBY tersebut sebagai kelembagaan negara, kata Teddy, tentu saja tidak, karena berdasarkan konstitusi yang berhak mencalonkan presiden adalah parpol peserta Pemilu.
"Partai politik peserta Pemilu bukan lembaga negara," tegasnya.
Namun, lanjut dia, jika apa yang disampaikan tersebut SBY menjelaskan dirinya sebagai pribadi, jelas bertentangan dengan pernyataannya.
Pasalnya, SBY dengan Partai Demokrat ikut mencalonkan presiden.
"Artinya beliau secara pribadi mempersiapkan calon Presiden. Hal ini bertentangan dengan pernyataannya, jika pernyataannya menjelaskan dirinya sebagai pribadi," terangnya.
Karena itu, Teddy kembali menegaskan dirinya mempertanyakan maksud yang disampaikan Presiden ke-6 RI itu.
"Sebenarnya SBY mau menyampaikan pesan apa? Yang mau dipermasalahkan itu apa? Apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena memang tidak ada sama sekali kewenangan negara dalam mencalonkan presiden," ulas Teddy.
Sebelumnya, SBY menyinggung soal terkait capres 2024. SBY mengaku tidak percaya pemimpin RI harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu.
Dia meyakini Indonesia akan memunculkan banyak calon pemimpin yang ingin berkompetisi dengan meningkatkan kapabilitas dan elektabilitas.
Menurut SBY, yang penting negara memberikan peluang dan ruang yang sama bagi siapa pun yang akan mencalonkan sebagai presiden.
"Tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga mengganggu fairness," tandas SBY.[populis]
