DEMOKRASI.CO.ID - Di tengah isu reshuffle yang makin berhembus kencang, PDIP mengaku siap menempatkan kadernya untuk menduduki posisi menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar melakukan perombakan kabinet.
"Sekiranya presiden meminta dari PDIP, kami, Bu Mega akan memberikan yang terbaik sesuai kriteria yang diminta oleh Bapak Presiden Jokowi," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2023).
Namun, menurut Hasto, tetap akan menghormati hak prerogratif presiden. Terhadap nama-nama yang kekinian masih dipercaya sebagai menteri dalam kabinet, PDIP bersyukur.
"Bagi PDI Perjuangan, sekali lagi, masalah reshuffle itu hanya bisa terjadi atas kehendak presiden," ungkapnya.
"Terhadap nama-nama ya sekiranya ada kader PDI Perjuangan yang dipercaya, misalnya seperti Pak Anas kemarin ya Alhamdulillah. Tapi semua adalah keputusan dari presiden," katanya.
Baca Juga: Cuma Bilang 'Tunggu Dulu' Soal Reshuffle, Jokowi Disebut Sedang Lancarkan Balas Dendam ke NasDem
Di sisi lain, Hasto mengatakan, jika memang Presiden Jokowi ingin melakukan reshuffle maka harus dilakukan dengan kalkulasi. Menurutnya, reshuffle harus bisa membawa perubahan.
"Tetapi kita juga melihat bahwa reshuffle harus dilakukan dengan kalkulasi yang cermat dan harus betul-betul membawa perubahan di dalam peningkatan kinerja pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.[wartaekonomi]
