DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaikhu menyebut bahwa perlu untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup jelang Pemilu 2024.
Menurutnya, delapan partai politik di parlemen termasuk PKS sudah menyatakan menolak terhadap sistem pemilu proporsional tertutup.
"Ya, nanti kita serahkan kepada ini, tapi kan kita menghormati bahwa dalam kesepakatan 8 partai ini kemarin kan dikoordinatorkan oleh Golkar, nanti kita lihat memang nanti perlu menghadap presiden kita akan bersama-sama, yang 8 partai ini akan tetap bersama-sama," kata Syaikhu kepada wartawan dikutip Sabtu (21/1/2023).
Syaikhu mengungkapkan kalau PKS tetap setuju dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Sikap itu juga sama dengan tujuh partai politik lainnya.
"Yang terbuka kita harapkan bahwa sepakat dengan 8 partai untuk melakukan usulan proporsional terbuka," tuturnya.
Lebih lanjut, Syaikhu mengatakan kalau PKS siap mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu proporsional terbuka diubah ke tertutup.
"PKS bersedia menjadi pihak terkait dan sudah mengajukan ke MK," ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak delapan partai politik di parlemen tegas menolak Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Mereka kompak menyatakan penolakan itu dalam forum.
Adapun forum pertemuan ketum dan petinggi parpol dilaksanakan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Partai yang hadir di antaranya, Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu Partai Gerindra meski tidak hadir, mereka tetap ikut bersama dalam menyikapi penolakan proporsional tertutup. Sedangkan tidak ada keikutsertaan PDI Perjuangan dalam pertemuan atau pernyataan sikap.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membacakan lima poin yang menjadi kesepakatan. Poin pertama ialah pernyataan sikap menolak sistem proporsional tertutup.
"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak erareformasi," kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Airlangga mengatakan sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bag idemokrasi Indonesia. Di lain pihak, lanjut Airlangga sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik.
"Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata Airlangga membacakan poin satu.
Poin kedua, delapan partai kompak memandanv sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu.
"Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem," kata Airlangga.
Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
Poin ketiga, delapan partai politik meminta KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan.
"Keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama," kata Airlangga.
Terakhir poin kelima, delapan partai politik berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi.[populis]
