DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Muda lintas partai kompak menolak sistem Pemilu proporsional tertutup alias coblos partai. Diketahui, usulan ini galak disuarakan oleh PDI Perjuangan.
Politisi Muda Partau Golkar, Adanti Pradipta menegaskan bahwa sistem proporsional tertutup semakin membuat ketidakpastian dalam Pemilu. Pasalnya, masyarakat dipaksa untuk memilih partai, bukan Calon Legislatif yang akan duduk di Senayan.
"Ini seperti kita membeli kucing dalam karung. Kita ingin masyarakat secara langsung mencoblos siapa yang dipilih," katanya dalam diskusi Sitem Proposional Tertutup, "Hambat Anak Muda Berkarya?" di Jakarta pada Jumat (13/01/2023).
Riyan Hidayat, Ketua DPP Barisan Muda PAN menegaskan, pemilu tertutup memangkas hak demokrasi masyarakat.
Menurutnya, dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
"Demokrasi artinya kedaulatan rakyat, bagaimana rakyat merasa punya daulat dan kuasa. Cara mewujudkan kedaulatan adalah mereka (rakyat.red) yang berhak menentukan siapa yang berhak mewakili mereka di parlemen," tegasnya.
Jika pemilu dilakukan tertutup, yang muncul adalah feodalisme politik. Pasalnya, kader partai tidak akan sibuk untuk bersosialisasi ke rakyat tapi justru mencari perhatian ke petinggi partai agar bisa menjadi legislator.
Sementara itu, Khairany Soraya dari Angkatan Muda Ka'bah mengibaratkan penerapan Pemilu tertutup seperti kembali ke mantan. Menurutnya, hal itu hanya membuat kita semakin menderita.
"Ini kayak balik sama mantan, kembali ke masa lalu. Kalau nggak ada benefitnya buat apa?," tuturnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi mengakui bahwa proporsional terbuka saat ini memang belum sempurna. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita kembali ke proporsional tertutup.
"Seharusnya rakyat diberikan hak yang lebih luas, diberikan akses untuk terlibat dalam pemilihan Caleg. Kalau wacana tertutup yang ada malah semakin memangkas hak rakyat," pungkasnya.[populis]
