DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai jika Anies Baswedan berhasil terpilih menjadi Presiden maka lebih berpeluang untuk tidak melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Apalagi jika Presiden Joko Widodo tidak membangun kesepakatan apapun dengan Anies dan keduanya punya sikap politik yang berbeda di Pilpres 2024. Kemungkinan untuk tidak melanjutkan itu akan sangat terbuka lebar, karena Anies akan memposisikan dirinya sebagai antitesa Jokowi.
"Kalau tidak deal, Anies akan menjadi antitesa Jokowi, bersebrangan dengan Pihak Jokowi. Bisa saja IKN itu tidak dilanjutkan kalau itu berhadap-hadapan, soal Jokowi misalkan ke ganjar, Anies dicapreskan oleh Nasdem dan Koalisi lainnya," kata Ujang kepada Populis.id, Rabu (18/1/2023).
Lagipula, Ujang menilai proyek pemindahan IKN itu bukan suatu hal yang mudah. Selain memakan anggaran yang besar, disisi lain Indonesia masih kesulitan dalam mencari pemodal untuk menyokong proyek tersebut.
"Memang IKN itu berat, anggarannya juga besar, entah diambil darimana, makanya mencari investor juga banyak yang gak mau," ujarnya.
Menurut Ujang, apabila pembangunan IKN itu terus dilanjutkan pada periode selanjutnya dan berhasil, maka publik akan melihat itu sebagai warisan dari Presiden Jokowi, bukan keberhasilan dari Presiden yang saat itu menjabat.
Oleh sebab itu, apabila berhasil terpilih menjadi presiden di 2024, Anies pasti akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk benar-benar melanjutkan mega proyek tersebut.
Namun, Anies tetap berpeluang melanjutkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur apabila sudah membuat kesepakatan dengan Jokowi untuk membantunya agar memenangkan Pilpres.
"Kalau Anies kompromi dengan Jokowi misalkan bisa nyapres, dan bisa terpilih ya bisa saja juga menindaklanjuti IKN itu," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam acara diskusi ISEAS Yusof Ishak Regional Outlook Forum 2023 di Singapura, Anies menuding pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam keputusan untuk membuat IKN.
“Pembentukan ibu kota baru di Kalimantan sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya,” ujar Anies, Minggu (15/1/2023),[populis]
