DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta sekaligus loyalis Anies Baswedan, Musni Umar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih berhati-hati dalam menjaring pemilih di Pemilu 2024. Hal ini diduga karena banyaknya TKA asal China yang telah memiliki KTP di Sulawesi Tenggara.
Musni menduga, banyaknya TKA asal China yang memiliki KTP tersebut bukan semata-mata hanya untuk kepentingan investasi atau persoalan ekonomi, melainkan juga ada kepentingan politik yang bertujuan untuk menguasai Indonesia.
"Tentu kita mengimbau KPU itu betul-betul melindungi kepentingan bangsa, jangan sampai orang lain memanfaatkan keberadaan dalam rangka investasi untuk mendudukkan bangsa Indonesia," kata Musni saat dikonfirmasi Populis.id, Rabu (18/1/2023).
Musni menyebut, imbauannya itu bukan didasari atas rasa kebencian pada TKA. Tetapi justru sebagai sebuah peringatan agar negara bisa lebih berhati-hati dan tidak menjadi seperti Singapura yang kini telah dikuasai oleh penduduk asal China.
"Ingin menguasai Indonesia apa gak mungkin itu? Melihat Singapura tadinya penduduk aslinya melayu tapi sekarang? itu kan pelajaran aja bagi kita, agar hati-hati dan waspada," ujarnya.
Musni mengatakan, fenomena banyaknya TKA asal China yang memiliki KTP ini mulai muncul sejak ada investasi asing masuk di wilayah Morosi, Sulawesi Tenggara. Kebanyakan dari mereka, disebut memilih menikah dengan warga lokal agar bisa memiliki KTP.
"Saya kira sejak ada investasi di Morosi, di Konawe, tentu itu kan ada yang bolak balik ada yang memang kemudian kawin disana, nah mereka yang kawin itu tentu mengusahakan untuk mendapatkan KTP karena itu banyak sekali orang," tuturnya.
Bahkan, TKA asal China itu selalu bertambah setiap ada perusahaan atau investasi asing yang masuk, seperti di wilayah Kolaka. Musni juga khawatir keberadaan perusahaan asing di daerah tersebut akan menggerus keberadaan sejumlah perusahaan BUMN.
"Banyak sekali dan itu bukan hanya di Morosi, kemarin ini baru lagi didirikan di Kolaka, itu ada perusahaan China lagi disana. Nah saya khawatir itu BUMN disana Aneka Tambang bubar itu, karena tidak bisa bersaing jika dihadapkan dengan perusahaan China," ungkapnya.[populis]
