DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah memiliki nama kandidat calon presiden (Capres) yang akan diusung partainya untuk menghadapi kontestasi politik 2024 mendatang.
Dilansir dari Antara, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, meminta seluruh kader mengikuti instruksi dan perintah ketua umum.
"Waktu yang akan ditunggu-tunggu lagi adalah 19 Oktober sampai 25 November (2023) karena itu akan ditentukan secara definitif siapa calon presiden dan calon wakil presiden PDI Perjuangan. Yang mana kita semua harus siap ikut instruksi dan perintah ketua umum memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden PDIP. Ibu ketua umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin," ujar Puan saat memberikan sambutan di Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI Perjuangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Senin.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP Bambang Wuryanto, bersama ribuan kader hadir dalam agenda yang digelar untuk menyambut HUT ke-50 PDIP. Puan pun meminta agar kader tidak perlu bingung memikirkan siapa calon presiden yang akan diusung oleh PDIP karena Megawati sudah punya keputusan.
"Jadi, enggak usah nengok kiri kanan. Enggak usah bingung harus si ini, harus si itu. Kayaknya si ini, kayaknya si itu, surveinya tinggi, ya, si ini, kayaknya cocok sama si ini," kata Puan menegaskan.
"Kita (kader, red) itu petugas partai, tugas kita adalah memenangkan partai, bukan jadi pengamat politik. Enggak perlu diamat-amati, ya boleh kalau cuma ngomong di warung kopi atau di antara kita, tetapi enggak usah terpengaruh. Turun saja turun ke lapangan, kerja, kerja," kata Puan.
Menurut dia, PDIP merupakan partai besar, sehingga tidak mungkin tidak memiliki kader untuk dicalonkan sebagai presiden. "Kita ini partai besar sebesar ini. Jadi, enggak mungkin kita enggak punya kader untuk dicalonkan," ungkap Puan.
Dia meminta semua untuk santai karena calon presiden sudah urusan garis tangan.
"Santai. Mbak Puan, kok, enggak deg-degan? Kenapa deg-dengan, urusan calon presiden itu ada di garis tangan. 270 (juta) orang ingin jadi presiden semua, yang jadi cuma satu. Secara undang-undang dan konstitusi ada aturannya, dicalonkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. PDI P suaranya sudah cukup. Tinggal tunggu siapa yang nanti akan disebutkan oleh ibu ketua umum," kata Ketua DPR RI itu. [populis]
