DEMOKRASI.CO.ID - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung kondisi pertambangan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.
Salah satunya soal tambang nikel yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
“Apa kita di sini. Kita tidak punya tambang. Ada sih di Luwu Timur. Baru akan didistribusi,” ucap JK saat jadi pembicara dalam Silaturahmi dari Pengusaha ke Pengusaha untuk Masa Depan Indah di Soaraja Ballroom Wisma Kalla Makassar, Senin, (30/1/2023).
JK meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk mengambil alih.
“Oleh karena itu, Pak Gubernur, tenggara, utara harus dikembalikan ke masyarakat,” tegasnya.
Seruan ini sebagai antisipasi terjadinya konflik seperti di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
“Supaya jangan terulang lagi yang lebih besar, konflik yang terjadi di Morowali,” tuturnya.
Menurutnya, konflik yang terjadi di Morowali Utara disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, keselamatan kerja. Kedua kesejahteraan.
“Kerja keras, orang tahu semua nikel itu untungnya besar tapi gajinya tetap UMR rakyat biasa,” tambahnya.
Ketiga kata dia, ketidakadilan karena tenaga-tenaga Cina gajinya 4-5 kali dibanding pekerja lokal.
Keempat, karena masalah sosial, komunikasi tidak berkembang, kehidupan yang berbeda dan sebagainya.
“Supaya ini tidak terjadi. Tidak berarti mereka harus pulang, berhenti. Tapi kita harus maju. Jangan kekayaan itu kita hanya mendapatkan upah murah. Harus berkembang,” ungkap Jusuf Kalla.
Pria kelahiran Bone ini mengaku telah berdiskusi dengan para pengusaha di Sulsel untuk bisa mengelola tambang tersebut.
“Pokoknya, dari tambang ke smelter ke produk akhir harus kita berusaha mulai masuk ke situ. Jangan orang asing kita kasih karpet merah. Jangan hanya orang asing kita bangga-banggakan. Wah hebat, ada investasi dari Cina, ada Inggris dan segala macam. Selalu pandangan pemerintah dirubah. Kita bikin listrik, investasinya lebih Rp10 trilliun. Presiden Jokowi pergi lihat. Hampir semua anak bangsa yang mengerjakan,” tandasnya.[populis]
