DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Politik Karyono Wibowo menyebut tidak ada regulasi presiden meminta izin kepada Ketua Umum partai politik pengusung jika ingin melakukan reshuffle kabinet.
“Menurut saya, tidak ada regulasi yang mewajibkan presiden untuk membicarakan reshuffle ke pimpinan parpol,” ujar Karyono, ketika dihubungi, Minggu (15/1/2023).
Menurutnya, walaupun presiden bukanlah raja, namun ialah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan yang mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri.
“Persoalannya bukan itu, tapi Partai Nasdem dinilai tidak lagi sejalan dalam konteks kepentingan politik 2024 oleh pemegang kekuasaan saat ini. Maka, wajar jika presiden mereshuffle Menteri-menteri dari Nasdem,” tuturnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi meminta agar Presiden Jokowi menghormati hak partainya yang sudah membantu dalam memenangkan Pilpres di 2014 maupun 2019.
“Karena Nasdem itu pendukung setia sejak 2014, reshuffle sekarang itu apakah sudah memahami, menghormati hak Nasdem sebagai pengusung pendukung diajak misalnya Pak Surya diajak konsultasi, Pak Surya misalnya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu, apakah sudah, itu yang saya tidak tahu,” ungkapnya.
Gus Choi mengingatkan bahwa, Jokowi bukanlah raja. Oleh sebab itu, partai pengusung yang telah membantu Jokowi punya hak untuk diajak bicara mengenai perombakan kabinet.
“Intinya, presiden bukan raja, presiden punya hak memang iya punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk, bermusyawarah,” tuturnya.[populis]
