![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglhvtAE0KuYre3prDTjw4tRCMQzN7JuAV0RFZ3SOgM6w56lwjvrm_csmsAfF5_nfwA4422Ql3-DITUfTw9coBeIKAMorjgfRn7Lm6_C6oEgS-nkpBSBz3JBe1Qemm7IxBznF4kyQAf9YNtATm_WZqxXhbu9DbgcRr4RTP5-rhjZpKN17cGMxXJlbPF/w640-h368/surya-paloh-20221111-210550%20(3).webp)
DEMOKRASI.CO.ID - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaitkan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan wacana reshffule kabinet.
"Reshuffle kan saya berulang kali menegaskan, hanya bisa terjadi atas kehendak dari presiden karena presiden yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi ke jajaran kabinetnya," jelas Hasti di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1).
Ia mengatakan, PDIP meyakini reshuffle dilakukan untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan. Maka dari itu, Hasto meminta semua pihak menunggu.
Di sisi lain, kata dia, PDIP kerap memberikan masukan ke Jokowi. Terlebih Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pernah menitipkan pesan ke Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Nah, terkait dengan hal tersebut tentu saja partai memberikan masukan secara konstruktif, tapi keputusan di tangan presiden," pungkasnya.
Sebelumnnya, Jokowi secara mendadak memanggil Surya Paloh ke Istana Negara pada Kamis (26/1). Hal itu dibenarkan Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni.
Menurutnya, pertemuan tersebut bukan atas inisiatif Surya Paloh melainkan Jokowi yang melakukan panggilan. Terkait perihal yang dibahas dalam pertemuan, Sahronu mengaku tidak tahu.
"Tapi saya nggak tahu isi pertemuannya apa karena saya nggak ikutan," tuturnya Sahroni. [populis]