DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Dia mengatakan, semestinya para Kades tidak perlu meminta perpanjang masa jabatan, jika rakyat menanggap mereka penting tentu akan memilihnya kembali untuk jabatan berikutnya.
Fahri pun menentang wacana revisi Undang-Undang Desa untuk mengakomodir perpanjangan masa jabatan Kades.
"Pake segala minta 9 tahun lah, gak boleh itu. Kalau kami para pemimpin dirasa penting oleh rakyat, kamu akan dipilih kembali oleh rakyat, tenang aja," ujar Fahri Hamzah dikutip dari Vivanews, Rabu (25/1/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan seharusnya para pemimpin, termasuk Kades fokus berbicara tentang perubahan. Sebab, salah satu tujuan pemimpin adalah untuk menemukan perubahan atau pembeda.
Fahri menyayangkan demo Kades di Depan Gedung DPR RI pada Senin (16/1) lalu yang menuntut agar masa jabatan mereka diperpanjang.
“Makanya semakin elected official (pejabat terpilih) ingin permanen, maka harus kita tentang. Dalam demokrasi itu yang penting adalah rakyat dan institusinya. Pemimpin itu tidak penting, karena apa, karena mereka setiap periode datang dan pergi,” ucap aktivis reformasi ini.
Fahri justru menganggap masa jabatan Kades mestinya diturunkan dari semula 6 tahun menjadi 5 tahun.
Menurutnya, masa jabatan Kades selama 5 tahun akan mendorong akuntabelitas anggaran dana desa.
"Hal ini Karena dana desa itu juga diaudit oleh BPK,” paparnya.
Ia pun khawatir jika masa jabatan Kades terlalu lama akan timbul intrik-intrik politik di tingkat desa.
"Tapi kalau kita menciptakan siklus kepemimpinan Kades yang panjang, nantinya Kades punya kesempatan main macam-macam. Nanti orang yang hendak mencalonkan diri dengan kualitas lebih bagus malah tidak bisa karena jabatan yang diperpanjang," pungkas Fahri.[populis]
