DEMOKRASI.CO.ID - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan kondisi jalan sekitar gedung MPR/DPR tempat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan aksi unjuk rasa menuntut perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades).
Sebagaimana diketahui, pada Rabu (25/1/2023), PPDI melakukan aksi demo dengan salah satu tuntutannya adalah meminta perpanjangan masa jabatan Kades dari enam menjadi sembilan tahun dalam satu periode.
Tak hanya itu, mereka bahkan meminta agar Kades bisa menjabat sampai tiga periode atau 27 tahun. Hal itu pun sontak mencuri perhatian publik yang merasa heran dengan tuntutan tersebut.
Sementara itu, dalam video viral yang salah satunya diunggah oleh pengguna akun Instagram @kabarnegri, tampak banyak sampah berserakan, mulai dari kantung plastik hingga botol minuman plastik.
Seseorang yang tidak diketahui identitasnya bahkan terlihat santai membuang sampah makanannya ke tumpukan sampah yang ada di depan gedung. Tak hanya jalanan, bahkan trotoar pun penuh dengan sampah.
Saat mengunggah video tersebut, admin akun @kabarnegri pun menyinggung soal aksi Kades yang menuntut masa jabatan, tetapi mengabaikan kebersihan lingkungan sekitarnya.
“PARA KADES DEMO TUNTUT MASA JABATAN TAPI. "JOROK" ABAIKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN. Sampah berserakan pasca aksi demo lanjutan Kepala Desa seluruh Indonesia di depan kawasan DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 25/1/2023, 13.30 wib,” tulisnya dikutip Populis.id dari postingan akun @kabarnegri yang diunggah pada Kamis (26/1/2023).
Ia melanjutkan, “Diketahui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta agar masa jabatan kepala desa tidak hanya diubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun, tapi hingga 27 tahun atau tiga periode.”
Postingan itu pun langsung dihiasi dengan berbagai macam komentar netizen yang mengkritik aksi jorok perangkat desa yang berdemo tersebut.
“Mereka maunya masa jabatan yg panjang buat cari pulihan modal krn dulu saat pilihan bagi2 amplop,hrsnya mlh diperpendek aja biar kapok gak pulih modal,” tutur @ronsuhardjono****.
“Lah lahh minta tanda tangan aja orang ny sering gk ada,” ungkap @_tulangs****.
“Saya malah lebih setuju jabatan nya di kurangi contoh 3 tahun saja supaya yg ingin jadi kepala desa bukan dari kalangan yg berduit dan yg jadi memang sesuai kemampuan nya bisa dan ingin benar2 merubah wilayah nya jadi lebih baik, karna klw yang berduit taulah arah nya kmna, tapi saya percaya pemerintah pusat bisa menilai mana yg baik untuk rakyat nya dan mudah2an tidak di setujui tuntutan nya aminnnn,” jelas @rahmat_muhadijv****.
“Kek gtu minta masa perpanjangan jabatan.. masalah kebersihan sampah aja gak peduli. Apalagi sama rakyat. Taunya makan gaji bulanan sama makan di lahan basah,” pungkas @kak.b****.
“Sadar diri itu penting, seharusnya malu sama masyarakat yg memilih, karena kerjanya ga betul,” tegas @ardiv****.
Selain itu, masih ada banyak komentar netizen lain di postingan @kabarnegri yang mengecam tindakan perangkat desa tersebut.[populis]
