DEMOKRASI.CO.ID - Komis B DRPD DKI Jakarta melakukan rapat kerja bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk membahas masalah dana hibah dan keberlangsungan program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.
Diketahui, Ditlantas Polda Metro Jaya menerima hibah dari Dishub DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp 75.477.263.795 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBD DKI dan telah disepakati oleh DPRD DKI namun sampai saat ini anggarannya belum turun. Rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk keberlangsungan program ETLE di Jakarta.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M Latif Usman mengucapkan terimakasih karena sejauh ini Pemda DKI sudah memberikan dukungan pengadaan ETLE Statis sejak tahun 2019. Dukungan itu terus muncul sampai pengadaan di tahap ketiga di tahun 2023 sebesar Rp75 M.
Menurutnya, jika pengadaan ETLE tersebut tidak disepakati maka kemungkinan besar pengendalian atau penindakan pelanggaran lalu lintas di Jakarta akan tertinggal dengan yang ada di Timor Leste.
"Kami juga berterima kasih kembali di program yang ketiga ini kami bisa mendapat dukungan. Karena kalau kita tidak sesegera mungkin nanti saya takutnya Jakarta ketinggalan dari Timor Leste," kata Latif dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).
Menurutnya, keberlanjutan program ETLE sudah menjadi hal yang mendesak karena pada kenyataannya pengendalian atau penindakan pelanggaran lalu lintas di Jakarta sudah tertinggal jauh dari sejumlah kota-kota besar di dunia.
"Karena sebetulnya Jakarta ini sudah ketinggalan 10 tahun dibanding kota-kota besar lainnya, karena kalau kita masih pengaturan penindakan pelanggaran secara manual, tidak akan selesai permasalahan penyadaran terhadap masyarakat," ujarnya.
Sehingga, pengembangan program ETLE menjadi keharusan apalagi Jakarta menjadi pusat percontohan bagi kota-kota di Indonesia. Disisi lain, dengan adanya penerapan ETLE yang maksimal bisa merubah perilaku masyarakat dalam berkendara.
"Oleh sebab itu ini adalah suatu hal yang harus, apalagi ini adalah wajah Indonesia di dunia, Jakarta sebagai barometer kota kota besar, di Indonesia juga, kita harus lebih modern lebih mendahului dan bisa menjadi pilot project di Indonesia," tuturnya.
"Karena dalam hal merubah perilaku manusia dalam berlalu lintas yang memang ada unsur pemaksaan, pemaksaan ini harus dengan sistem, kalau kita masih gunakan manual ya sampai kapanpun tidak akan, ya tinggal kucing-kucingan aja, kalau ada petugas ya tertib, kalau tidak ada petugas tidak akan tertib," lanjutnya.[populis]
