logo
×

Selasa, 10 Januari 2023

Ada Dugaan Korupsi Bansos DKI Melalui Perumda Pasar Jaya, Ternyata Pejabatnya Rangkap Jadi Ketua Relawan Anies

Ada Dugaan Korupsi Bansos DKI Melalui Perumda Pasar Jaya, Ternyata Pejabatnya Rangkap Jadi Ketua Relawan Anies

DEMOKRASI.CO.ID
 - Pegiat media sosial, Rudi Valinka mencurigai adanya permainan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan dengan pejabat Perumda Pasar Jaya. Hal itu terkait bantuan sosial DKI yang ternyata tak sempat tersalurkan ke masyarakat.

Pasar Jaya merupakan salah satu perusahaan BUMD yang dipilih Dinas Sosial DKI sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako. Terkait hal itu, Pasar Jaya mendapat porsi senilai Rp2.85 triliun untuk menyalurkan bansos.

Namun, dalam perjalanannya terdapat masalah karena ada sekian banyak barang yang mengalami peristiwa unknown shrinkage atau kehilangan yang tidak diketahui yang diduga akibat banyak modus surat jalan yang double dan lainnya.

"Uang Bansos 2020 senilai Rp. 2.85 Triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020," kata Rudi dikutip dari Twitter pribadinya @kurawa, Selasa (10/1/2023).

Rudi kemudian menaruh kecurigaan karena vendor-vendor yang dipilih Pasar Jaya tak cukup meyakinkan. Hal itu diungkap Rudi merujuk hasil audit forensik Ernst & Young (EY) yang belum dibuka ke publik.

"EY melakukan analisa vendor yang ditunjuk Perumda Pasar Jaya hasilnya mengejutkan seperti ini, banyak perusahaan aneh-aneh," ujarnya.

Rudi kemudian menyoroti jajaran Direksi Perumda Pasar Jaya. Dimana Ketua Dewan Pengawas Pasar Jaya Sutrisno Muslimin punya jabatan lain di luar perusahaan, yaitu sebagai Ketua DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies).

"FYI aja ketua dewan Pengawas Pasar Jaya merangkap sebagai ketua DPP Relawan Anies. Jadi U know lah," tuturnya.

Oleh sebab itu, Rudi berharap aparat penegak hukum mau menelusuri dugaan korupsi tersebut lebih jauh. Apalagi sudah ada data-data yang cukup meyakinkan untuk melakukan tindakan pada kasus tersebut.

"Apa kasus ini akan berujung ke Gubernur DKI saat itu? Wallahulam. Yang pasti jika penegak hukum mau masuk tentu akan dapat gambaran siapa yang memerintahkan penentuan supplier-suppliernya?. Sekali lagi mau atau tidak aja," pungkasnya.[populis]
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: