DEMOKRASI.CO.ID - Seorang pengamat komunikasi mempertanyakan sikap para relawan Presiden Joko Widodo yang terlihat masih aktif melakukan berbagai manuver dalam beberapa waktu terakhir, terlebih di saat kelompok-kelompok tersebut seharusnya sudah membubarkan diri.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menyebut kelompok relawan Jokowi seharusnya membubarkan diri usai berakhirnya proses pemilihan umum. Jika tidak, aktivitas mereka malah akan menciptakan pengaruh buruk bagi sosok politikus yang didukung.
"Seharusnya, kan, selesai [memberikan dukungan]," kata Kunto, seperti diberitakan oleh Warta Ekonomi pada Selasa (6/12).
Ia menduga sosok Presiden Indonesia itu “terjebak” di dalam zona nyaman yang tercipta dari hubungan eratnya dengan para relawan.
"Pak Jokowi merasa nyaman karena sukarelawan sehingga mereka tetap ada yang seharusnya telah bubar," terangnya.
Padahal, Jokowi seharusnya menjadi sosok utama yang dapat mengontrol arah dan pergerakan para pendukungnya.
Kelompok relawan Jokowi memang masih secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang digelar dengan tujuan menunjukkan dukungan bagi sang pemimpin negara.
Salah satunya adalah acara Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 26 November lalu. Kegiatan tersebut menimbulkan kontroversi karena mengangkat unsur politik dan sempat meresahkan masyarakat sekitar.
Salah satu figur yang melemparkan kritik atas acara ini adalah anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, yang menilai momentum acara tersebut tidak tepat.
Ia bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi telah dijebak para inisiator dari kegiatan ini dan Presiden tidak mungkin bisa mengelak jika sukarelawannya memanggil hingga terpaksa datang.
“Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu, bukan kemauan beliau,” katanya.
Lebih lanjut, Deddy ini juga mewanti-wanti jangan sampai pemilihan presiden dituduh berpotensi curang karena manuver sukarelawan yang pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa presiden punya preferensi tertentu terkait pesta demokrasi 2024.
“Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi,” lanjutnya. [suara]
