DEMOKRASI.CO.ID - Dengan kantor-kantornya yang gemerlap, bus listrik, dan penduduk yang produktif secara ekonomi, Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik — terletak di tengah hutan hujan yang luas.
Setidaknya, itulah yang digambarkan oleh brosur-brosur pemerintah. Apa yang tidak mereka tunjukkan dengan jelas adalah di mana Indonesia akan menemukan $34 miliar (¥4,56 triliun) untuk membangun ibu kota baru dari nol.
Dengan hanya 18 bulan tersisa di masa jabatan terakhirnya, Presiden Indonesia Joko Widodo masih secara agresif mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek yang ia harap akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang tenggelam dengan cepat, dan memperkuat warisannya sendiri. Menjadi tuan rumah KTT Kelompok 20 tahun ini hanyalah kesempatan terbaru bagi presiden, yang dikenal sebagai Jokowi, untuk meluncurkan proyek ambisius tersebut.
Tetapi lebih dari tiga tahun setelah Nusantara pertama kali diumumkan, tidak ada satu pun pihak asing - yang didukung negara atau swasta - yang telah menandatangani kontrak yang mengikat untuk mendanai proyek tersebut, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut. Sementara beberapa calon investor telah menandatangani letter of intent, kata orang-orang, tidak ada komitmen tegas untuk pengeluaran aktual.
Jokowi bertekad untuk menyelesaikan proyek tersebut, tetapi situasi membuatnya tidak sabar dan khawatir, kata orang yang menolak disebutkan namanya saat berdiskusi secara pribadi. Saat dimintai komentar, juru bicara presiden merujuk pada pidato pada 2 Desember, di mana Jokowi mengatakan minat berinvestasi di kawasan inti ibu kota baru oversubscribed 25 kali lipat. Namun, pidato tersebut tidak menentukan apakah kontrak yang mengikat telah ditandatangani.
Indonesia membutuhkan cara untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Tapi tanpa investasi yang signifikan, visi presiden akan berantakan.
“Investor asing sangat berhati-hati karena proyek ini masih dalam tahap awal,” kata Dedi Dinarto, analis utama Indonesia di firma penasehat bisnis strategis Global Counsel. Penundaan bertahun-tahun karena pandemi COVID-19 telah membuat calon pendukung ragu-ragu untuk berkomitmen pada proyek gairah seorang presiden yang akan keluar dari jabatannya jauh sebelum kota baru dapat diselesaikan.
Sebagian besar pekerjaan pembangunan awal berfokus pada tahap awal seperti jalan dan jembatan, tambah Dinarto, dan “investor mungkin masih ragu tentang bagaimana mereka dapat memperoleh keuntungan dari berinvestasi pada infrastruktur dasar semacam itu.”
Sekalipun konstruksi berjalan lancar, imbalan apa pun bagi investor setidaknya akan datang selama itu.
“Banyak negara sedang menghadapi resesi atau sudah berada dalam resesi karena perlambatan ekonomi global,” kata David Sumual, kepala ekonom PT Bank Central Asia yang berbasis di Jakarta. Selama beberapa tahun ke depan, dia menunjukkan, bahkan negara-negara terkaya pun cenderung “memprioritaskan agenda domestik mereka sendiri.”
Indonesia juga harus melawan reputasinya yang telah lama berdiri sebagai negara yang kurang berprestasi di bidang ekonomi. Meskipun pasokan batu bara, logam, kelapa sawit, dan karet berlimpah, tingkat pertumbuhan negara Asia Tenggara ini — rata-rata 4,3% selama dekade terakhir — masih tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina. Korupsi, kroniisme, dan birokrasi yang lamban semuanya disalahkan atas kegagalan berulang negara untuk memenuhi targetnya yang tinggi.
Diplomasi hati-hati Jokowi dan humor yang bagus di G20 bulan lalu, yang diakhiri dengan pernyataan bersama yang tampaknya mustahil hanya beberapa hari sebelumnya, membuatnya mendapatkan banyak pujian. Sementara keberhasilannya dalam membangun profil Indonesia di panggung dunia telah menghasilkan investasi di bidang-bidang seperti energi bersih , sejauh ini dampaknya terbatas pada proyek domestik utama ini.
Presiden Indonesia telah memerintahkan kabinetnya untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang ada pada tahun 2024, dan memprioritaskan izin untuk upaya penting yang strategis seperti Nusantara.
Namun, para kritikus khawatir ibu kota baru menghadapi nasib yang sama dengan proyek Mass Rapid Transit negara itu, yang menghadapi penundaan hampir 30 tahun karena masalah pembebasan lahan dan kendala pendanaan. Deretan masalah serupa berarti proyek pembangkit listrik tenaga air yang besar di hutan Kalimantan, yang diluncurkan delapan tahun lalu, belum melihat satu bendungan pun dibangun.
Dan sementara pemerintah selalu merencanakan untuk membayar sendiri tahap pertama dari lima tahap pembangunan Nusantara, sumber daya negara telah terkuras oleh biaya yang terus berlanjut seperti pendidikan dan perjuangan melawan kenaikan inflasi. Pendanaan untuk sisanya, sementara itu, tetap sulit dipahami.
Warisan permanen
Jokowi memiliki alasan praktis sekaligus simbolik untuk membangun ibu kota baru.
Tersebar di pantai barat laut pulau Jawa, kota Jakarta — rumah bagi lebih dari 10,6 juta orang dan 16,5% dari produk domestik bruto Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini — penuh sesak, tercemar, dan tenggelam begitu cepat sehingga sepertiganya akan tenggelam pada tahun 2050 jika dibiarkan. Perencanaan kota yang buruk dan pemompaan air tanah selama beberapa dekade dari bawah kota telah membuatnya rentan terhadap banjir parah yang hanya akan memburuk saat iklim menghangat.
Memindahkan pusat administrasi Indonesia ke pulau Kalimantan, sekitar 800 mil lebih jauh ke arah timur laut, merupakan tanggapan terhadap krisis yang akan datang.
Indonesia berharap untuk memindahkan hingga 1,9 juta orang ke Nusantara pada tahun 2045, dengan beberapa pegawai negeri pindah paling cepat tahun 2024 jika semuanya berjalan sesuai rencana. Mengurangi keramaian di Jakarta harus mengurangi tekanan pada sumber daya dan membiarkan kota itu terus beroperasi sebagai pusat bisnis negara, menurut pemerintah. Secara teori, itu juga dapat membantu menyebarkan kekayaan negara secara lebih merata di antara lebih dari 275 juta warganya. Indonesia memiliki salah satu tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di dunia dan sebagian besar kekayaannya terkonsentrasi di Jawa.
Nusantara “bukan hanya simbol identitas bangsa kita, tetapi juga mewakili pembangunan bangsa kita,” kata Jokowi pada Agustus 2019, saat mengumumkan lokasi kota baru tersebut. “Demi mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan berkeadilan.”
Ini juga dimaksudkan untuk membantu mendorong bekas jajahan Belanda ke status berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, seratus tahun mendeklarasikan kemerdekaannya. Pada saat itu, pemerintah berharap Nusantara akan menampung lebih dari 4,8 juta pekerjaan di sektor-sektor seperti teknologi, petrokimia, dan energi terbarukan.
Bagi presiden sendiri, Nusantara adalah kesempatan untuk mengukir sejarah.
“Memindahkan ibu kota adalah ide lama sejak presiden pertama, Sukarno. Saya yang mengeksekusi ini, ”kata Jokowi dalam wawancara Agustus dengan Pemimpin Redaksi Bloomberg, John Micklethwait.
“Saya yakin ini adalah konsep yang bagus dengan pengembalian investasi yang bagus,” tambahnya. “Saya yakin banyak investor akan masuk.”
Titik nol
Jauh di bagian timur hutan Kalimantan, sebuah tanda dalam Bahasa Indonesia menandai “Titik Nol Nusantara.” Akses jalan telah dibuat dan beberapa lahan telah dibersihkan. Seorang kontraktor lokal telah disewa untuk membangun istana kepresidenan, di mana Jokowi akan merayakan peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.
Jokowi mengatakan bulan lalu bahwa pekerjaan pembangunan istana dan gedung pemerintah lainnya akan dimulai pada bulan Desember. Sebuah bendungan juga akan selesai pada bulan Januari. Tapi ada keraguan apakah ada dana untuk menutupi pekerjaan ini.
“Tantangan sebenarnya sekarang adalah bagaimana mencari uang untuk mewujudkan kesan artistik,” kata Melinda Martinus, peneliti utama bidang sosiokultural di ISEAS-Yusof Ishak Institute, lembaga think tank yang berbasis di Singapura.
“Ini adalah proyek jangka panjang. Kami pasti tidak akan melihat apa yang telah dimasukkan ke dalam rencana induk dalam waktu dekat.
Kembali pada Januari 2020, pendiri SoftBank Group Masayoshi Son adalah salah satu dari sedikit investor asing awal yang menyatakan minatnya pada proposal kota ramah lingkungan yang didukung oleh kecerdasan buatan. Dia kemudian bergabung dengan komite pengarah Nusantara, bersama dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Tetapi ketika COVID-19 tiba, semua jenis proyek moonshot — bukan hanya Nusantara — terhapus dari radar sebagian besar investor.
Tantangan Nusantara semakin serius pada bulan Maret tahun ini, ketika SoftBank mengumumkan tidak akan membiayai proyek tersebut. Meskipun tidak ada garis waktu yang pasti untuk penggalangan dana, hal itu mengirimkan kegelisahan melalui komunitas investasi Jepang. Pada bulan Oktober, Perusahaan Investasi Infrastruktur Luar Negeri Jepang untuk Transportasi dan Pembangunan Perkotaan juga menarik diri, menurut orang-orang yang mengetahui situasi tersebut. Agensi dan SoftBank keduanya menolak berkomentar.
Ketika investor Jepang mundur, Jokowi berkeliling dunia mencari investasi dalam proyek khasnya.
Pemerintah Uni Emirat Arab mengatakan akan berinvestasi di ibu kota baru melalui komitmen $10 miliar yang ada untuk dana kekayaan negara negara, meskipun tidak ada kontrak yang mengikat mengenai Nusantara yang telah ditandatangani. Kementerian luar negeri UEA tidak segera membalas permintaan komentar. Demikian pula, meski Jokowi mendapatkan $11,9 miliar dana dari Jepang dan Korea Selatan selama kunjungan di bulan Juli, tidak ada jumlah spesifik yang dialokasikan untuk ibu kota baru.
Ada sedikit diskusi langsung dengan pemerintah China, kata orang-orang yang mengetahui situasi tersebut.
Mungkin itu tidak mengherankan. Sementara China dan Hong Kong telah menginvestasikan sekitar $40 miliar di negara Asia Tenggara selama lima tahun terakhir, Indonesia waspada dilihat sebagai pihak yang memilih dalam persaingan China dengan AS – yang telah menginvestasikan $9 miliar di negara itu sejak 2017. Publik negatif sentimen terhadap China sedang meningkat di Indonesia, menurut jajak pendapat oleh Lembaga Survei Indonesia.
Baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia maupun Otoritas Ibu Kota Nasional Nusantara – yang bertugas mengawasi perkembangan proyek – tidak menanggapi permintaan komentar.
Sejumlah perusahaan di negara-negara termasuk China, Korea Selatan, Malaysia, dan Uni Emirat Arab telah menandatangani letter of intent, kata satu orang yang mengetahui masalah tersebut. Namun, dokumen tersebut tidak mengikat dan perusahaan masih bisa mundur. Korporasi Tanah dan Perumahan Korea mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka termasuk di antara perusahaan-perusahaan itu, dan bahwa beberapa lembaga pemerintah Korea sedang dalam pembicaraan mengenai pembangunan kompleks perumahan untuk pegawai pemerintah. Bank Pembangunan Asia telah menawarkan bantuan perencanaan dan penggalangan dana, tetapi bukan investasi langsung.
Dukungan luas
Semua ini tidak berarti ibu kota baru tidak akan terjadi.
Pada bulan Januari, Indonesia mengesahkan undang-undang yang membuka jalan untuk memindahkan pusat pemerintahannya ke Kalimantan .
“Ada dukungan politik yang relatif luas untuk gagasan tersebut,” kata Peter Mumford, kepala praktik Asia Tenggara di Eurasia Group. "Pertanyaannya bukan apakah itu berjalan atau tidak - tampaknya akan - tetapi seberapa cepat dan tingkat ambisinya."
Harga Nusantara saat ini $34 miliar tergolong rendah menurut standar kota baru: Neom di Arab Saudi, misalnya, diproyeksikan menelan biaya $500 miliar.
Tapi berapa pun harganya, memindahkan ibu kota tidaklah mudah. Kota-kota baru seperti Brasilia atau Naypyidaw, Myanmar seringkali membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menemukan pijakannya. Merelokasi orang — yang membutuhkan pekerjaan, sekolah, dan fasilitas perawatan kesehatan seminimal mungkin — merupakan tantangan tersendiri.
Rencananya adalah menawarkan keringanan pajak selama 30 tahun kepada perusahaan dan insentif lainnya untuk pindah. Penduduk Nusantara juga dapat membayar pajak penghasilan yang lebih rendah, meskipun keputusan akhir—dan juga sebagian besar tugas migrasi—akan jatuh pada penerus Jokowi.
Jika langkah presiden benar, manfaatnya bagi Indonesia—dan Jokowi sendiri—akan signifikan.
Tapi realitas Nusantara sepertinya masih jauh dari visi teknologi tinggi jangka pendeknya.
“Saya terkejut pemerintah menjalankan proyek tersebut mengingat pukulan ekonomi yang dialami negara akibat pandemi,” kata Jamie Davidson, profesor madya dari departemen ilmu politik Universitas Nasional Singapura yang telah menulis tentang politik pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Bayangkan ke depan jika setiap presiden Indonesia merasa perlu meninggalkan warisan seperti ini. Ini seperti membakar uang.” [japantimes]
