DEMOKRASI.CO.ID - Wacana tiga periode pernah menjadi pembahasan seirus beberapa waktu lalu di tegah publik karena banyak menteri yang sesumbar menyampaikan adanya indikasi perpanjangan kekuasaan.
Kini setelah sekian lama, hal tersebut muncul kembali bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengungkapkan hal itu tidak bisa dilarang mengingat nilai-nilai demokrasi.
Mengenai munculnya kembali isu Jokowi Tiga Periode ini, pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara.
Menurutnya isu ini membuat publik bertanya-tanya mengenai keseriuasan Jokowi dalam masalah yang berkaitan dengan konstitusi ini.
“Publik jadi mempertanyakan mengapa Jokowi yang disatu sisi seolah menolak dan tidak mau tapi disisi lain seolah sangat ngotot dan sangat berhasrat untuk menambah masa jabatan nya 1 Periode lagi,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang redaksi wartaekonomi.co.id terima, Selasa (30/8/22).
Sinyal itu menurut Achmad mengarah pada kecurigaan hubungan Jokowi dengan Oligarki.
Kecurigaan ada nya kepentingan oligarki yang ikut Bermain dalam wacana presiden 3 periode ini bukan tanpa alasan.
“Adanya proyek proyek mercusuar dalam situasi sulit saat ini seperti proyek Ibukota Baru dan dan Kereta Api Cepat yang ditentang para intelektual dan tokoh dari berbagai elemen ini mengindikasikan betapa kuatnya oligarki mencengkeram negeri ini,” tambahnya.
Menurut Achmad, Para oligarki ini tentunya akan sangat khawatir jika Jokowi tidak berkuasa atau bahkan diganti kan oleh orang lain yang tidak propada kebijakan Jokowi sehingga kepentingan mereka akan terancam.
Investasi-investasi yang sudah mereka lakukan akan terganggu sehingga para oligarki ini sangat berharap Jokowi tetap menjadi presiden dengan cara apa pun termasuk jika harus melanggar konstitusi.
“Oleh karena itu, Presiden Jokowi seharusnya hati-hati dengan penyusup kepentingan tersebut.Cukup sudah Bapak jadikan tameng oleh mereka. Semoga akhir kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode berlangsung khusnul khotimah,” ujarnya.[wartaekonomi]
