DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang menyebut amplop kiai sebagai bentuk politik uang memicu polemik di internal partai tersebut. Tiga Majelis PPP yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan kembali mengirimkan surat kedua yang meminta Suharso Monoarfa untuk mengundurkan diri posisi Ketum DPP PPP.
Dalam surat tertanggal 24 Agustus 2022 tersebut, ketiga majelis meminta Suharso untuk mundur. Pengiriman surat kedua ini karena sebelumnya, surat pertama dari tiga majelis tak direspons.
"Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," bunyi keterangan tertulis surat tersebut Senin (29/8/2022).
Surat tersebut ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono. Surat juga ditandatangai putra almarhum KH Maimoen Zubair yaitu KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair dan juga KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, KH Fadlolan Musyaffa'.
Para ketua majelis itu dalam surat itu menyebutkan Suharso mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Padahal keadaan PPP semakin memburuk di tengah masyarakat. Maka pengunduran Suharso diyakini akan meredakan gejolak di kalangan masyarakat, terutama para habaib, kiai, dan para pendukung PPP. "Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)," tulis surat tersebut.
Saat dikonfirmasi, anggota Majelis Pertimbangan PPP Usman M Tokan membenarkan surat kedua dari ketiga Majelis PPP kepada Suharso Monoarfa. “Iya surat pertama enggak dibalas, enggak ada jawaban jadi dikirim surat kedua untuk mengingatkan lagi agar mengundurkan diri,” ucapnya.[sindonews]
