DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief menyampaikan dirinya mendengar adanya upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Gubernur DKI Anies Baswedan maju sebagai capres di Pilpres 2024. PPP menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus membuka ruang bagi figur mana pun yang hendak dicalonkan.
"PPP sebagai bagian dari KIB tidak merasakan adanya penjegalan terhadap sosok tertentu untuk maju dalam Pilpres," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani saat dihubungi, Senin (29/8/2022).
Arsul menyinggung hasil Rakernas PAN yang memunculkan nama bakal capres berasal dari figur eksternal partai, salah satunya Anies. Demikian pula, kata dia, nama usulan Anies juga muncul di kalangan internal PPP.
"Dan hal ini bisa dilihat misalnya PAN juga memasukkan nama Anies Baswedan sebagai bakal paslon potensialnya," kata Arsul.
"Demikian juga, meski belum resmi mengadakan Mukernas maka sejumlah wilayah PPP juga menyebut nama Anies Baswedan," lanjutnya.
Arsul memastikan KIB yang digagas Golkar, PPP, PAN membuka ruang untuk mengusulkan siapa pun untuk diusung koalisi pada Pilpres 2024. Termasuk selain nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan nama-nama yang muncul di Rakernas PAN.
"Ini artinya kami di KIB punya ruang untuk mengusulkan siapa pun juga sebagai bakal paslon selain Pak Airlangga Hartarto yang diajukan Partai Golkar dan nama-nama yang disebut dalam Rakernas PAN," ujarnya.
Wakil Ketua MPR ini meminta kepada semua parpol terutama parpol parlemen agar mendukung figur dengan membentuk koalisi. Menurutnya, parpol tak perlu melempar isu tentang penjegalan terhadap sosok tertentu.
"PPP meminta kepada semua parpol, terutama yang memiliki kursi dan karenanya bisa ikut mendukung seseorang menjadi paslon, untuk membentuk koalisi partai saja tanpa perlu lempar isu kesana-sini tentang penjegalan terhadap sosok tertentu, apakah Anies Baswedan atau siapa pun juga," ujarnya.
Arsul menyarankan Demokrat tentukan dahulu parpol koalisi saat ini. "Jadi saran kami, lebih baik teman-teman PD tentukan dulu kawan koalisinya, setelah itu ajukan siapa pun yang diinginkannya untuk Pilpres 2024," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku mendengar adanya upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Upaya penjegalan itu disebut dilakukan ke koalisi agar Anies tidak mendapat tiket Pilpres 2024.
Andi Arief mulanya mengatakan bahwa Pilpres 2024 dipastikan tidak adil jika Jokowi ikut campur. Menurutnya, orang berkuasa bisa melakukan apa saja.
"Pilpres 2024 hampir dipastikan tidak adil proses dan hasilnya --selama Presiden Jokowi ikut cawe-cawe--. Orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja, dan bisa menakutkan," kata Andi Arief dalam cuitan Twitter yang kemudian dikirimkan kepada wartawan, Minggu (28/8).
Andi Arief menduga Jokowi pasti akan mengatakan bahwa persoalan dukung mendukung satu sosok merupakan haknya. Namun, Andi Arief mengingatkan agar Jokowi tidak lantas menolak pencalonan Anies.
"Pak Jokowi pasti akan bilang hak saya mendukung Ganjar Misalnya. Tetapi, jangan juga punya rencana menolak pencalonan @aniesbaswedan karena dianggap hak," ujarnya.
Politikus Demokrat itu kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut belum tentu sosok elektabilitas tinggi bakal dicapreskan partai. Andi Arief mengatakan yang berhak bilang begitu adalah pengambil keputusan di partai.
"Siapa yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan? Bukan Presiden, tapi pengambil keputusan di Partai," ungkap Andi Arief.
Andi Arief lantas menyampaikan bahwa dia mendengar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu disebutnya agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres.
"Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. (Sehingga -red) Anies tidak mendapat koalisi," pungkas dia.[detik]
