DEMOKRASI.CO.ID - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mendukung penuh rencana penerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Ari Kuncoro menyarankan pemerintah untuk mengadopsi konsep The Golden Mid-Way untuk menyiasati krisis energi yang saat ini berpotensi mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Konsep The Golden Mid-Way merupakan langkah menaikkan harga BBM bersubsidi sekitar 30 persen sampai 40 persen sehingga aktivitas perekonomian seperti pariwisata dan UMKM tetap berjalan dengan baik.
“Persoalannya adalah pertumbuhan ekonomi ini juga didukung oleh subsidi BBM dan subsidi BBM menjadi permasalahan bagi keuangan negara ketika harga minyak dunia naik,” katanya dalam keterangan di Jakarta seperti yang dilansir Antara, Minggu (28/8/2022).
Selain itu, Ari juga menyarankan agar pemerintah dapat mengontrol volume penyaluran BBM bersubsidi sehingga benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang tepat dan berhak.
Hal tersebut sejalan dengan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu yakni konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi sangat meningkat dari perkiraan sebesar 23 juta kiloliter hingga akhir tahun menjadi 29 juta kiloliter.
Sementara itu, pemerhati isu-isu strategis Imron Cotan mendukung konsep The Golden Mid-Way yang dikemukakan Ari Kuncoro karena saat ini harga minyak dunia naik sangat drastis sehingga harga BBM bersubsidi perlu ditinjau kembali.
"Konsep yang dikemukakan Rektor UI dengan menaikkan harga BBM bersubsidi berkisar 30-40 persen untuk menyokong turisme dan UMKM merupakan hal tepat,” ujar Imron.
Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menambahkan banyak pihak yang menilai subsidi BBM ini bocor atau tidak tepat sasaran sehingga dibutuhkan strategi agar APBN tidak terbebani dan masyarakat tetap bisa melakukan konsumsi.
"Dibutuhkan pencerahan-pencerahan agar kita arif dalam menyikapi krisis energi ini serta opsi yang akan diambil pemerintah,“ tegasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi dan kompensasi energi bisa membengkak menjadi Rp698,0 triliun dari target APBN 2022 yang sebesar Rp502 triliun.
Dengan itu, menurut dia, dalam konferensi pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait kebijakan Subsidi BBM di Jakarta, Jumat, subsidi dan kompensasi energi tahun ini bisa bertambah sebanyak Rp195,6 triliun.
Ia menyebut, membengkaknya subsidi dan kompensasi energi ini disebabkan oleh semakin melebarnya selisih Harga Jual Eceran (HJE) dengan harga keekonomian untuk bahan bakar jenis solar, pertalite, pertamax dan Gas LPG 3 kilogram (kg).
Ia melanjutkan, melebarnya selisih harga ini disebabkan oleh naiknya asumsi Indonesian Crude Price (ICP) menjadi 105 dolar AS per barel yang mengikuti harga minyak di tingkat global, dan naiknya asumsi nilai tukar rupiah menjadi Rp14.700 per dolar AS.
Ia menjelaskan HJE solar sebesar Rp5.150 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp13.950 per liter dan HJE pertalite sebesar Rp7.650 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp14.450 per liter.
Lalu, HJE pertamax sebesar Rp12.500 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp17.300 per liter dan HJE LPG 3 kg sebesar Rp4.250 per kg, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp18.500.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, membengkaknya subsidi dan kompensasi energi ini juga disebabkan oleh kuota volume penyaluran BBM subsidi jenis solar dan pertalite yang diperkirakan melampaui target yang tercantum dalam APBN pada akhir tahun ini.
Ia menjelaskan realisasi konsumsi solar bulan Januari-Juli tahun ini telah mencapai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota, dan realisasi konsumsi pertalite bulan Januari-Juli telah mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota.
Dengan itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memperkirakan konsumsi solar hingga akhir tahun akan mencapai 17,44 juta kiloliter atau 115 persen dari kuota yang tercantum dalam APBN 2022 sebesar 15,10 juta kiloliter.
Lalu, konsumsi pertalite akan mencapai 29,07 juta kiloliter atau 126 persen dari kuota yang tercantum dalam APBN sebesar 23,05 juta kiloliter.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp502,4 triliun. Anggaran ini terbagi menjadi subsidi energi sebesar Rp208, 9 triliun, kompensasi energi sebesar Rp234, 6 triliun dan kurang bayar kompensasi energi tahun lalu sebesar Rp108, 4 triliun. [indozone]
