DEMOKRASI.CO.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di DPR RI kompak menyatakan menolak rencana pemerintah Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menyatakan alasan pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM salah. Ia pun meminta pemerintah jujur dan tidak menggiring opini publik untuk menyetujui rencana kenaikan harga BBM.
"Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM 2022 sudah mencapai Rp500 trilliun itu tidak benar. Subsidi energi 2022 sebesar Rp208,9 triliun, itu pun terdiri dari subsidi BBM dan LPG pertamina Rp149,4 triliun serta subsidi listrik Rp59,6 triliun. Pemerintah seharusnya jujur, bukan membuat framing utang," kata Sukamta kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/8).
Ia menegaskan, PKS menolak rencana kenaikan BBM. Menurutnya, permasalahan BBM ibarat bom waktu yang tidak siap dihadapi oleh pemerintah.
Sukamta berkata, banyak strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dibandingkan menaikkan harga BBM, seperti mendorong penurunan konsumsi BBM dengan mendorong peningkatan layanan transportasi umum, peningkatan pajak kendaraan mewah, serta mendorong penggunaan mobil listrik.
"Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan kebijakan paling mudah, padahal masih banyak strategi yang bisa dilakukan," ujarnya.
Dia melanjutkan, langkah pemerintah mencabut subsidi tanpa melihat kemampuan masyarakat bawah yang menggunakan BBM jenis Pertalite untuk transportasi kendaraan bermotor akan menambah sengsara rakyat di tengah pemulihan kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19.
Menurutnya, langkah itu jugs berpotensi berdampak pada peningkatan jumlah angka kemiskinan di Indonesia.
Terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa fraksinya menolak rencana kenaikan harga BBM. Ia menyatakan bahwa fraksinya akan berjuang bersama rakyat yang sedang mengalami kesulitan saat ini.
"Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM," kata Irwan di Ruang Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/8).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yang pasti, Luhut menegaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi.
Jokowi juga sudah memberikan sinyal kenaikan harga BBM. Namun ia meminta kebijakan itu diputuskan hati-hati karena akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.
Penekanan Jokowi, jangan sampai kenaikan pertalite berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati dihitung dampaknya jangan sampai menurunkan daya beli, konsumsi rumah tangga, menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi semuanya saya suruh menghitung betul sebelum diputuskan," kata Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah.[cnn]
