DEMOKRASI.CO.ID - Persoalan pertanian dalam negeri bukan hanya terletak pada produktivitas, melainkan darurat kebijakan kesejahteraan terhadap kaum petani.
"Bagaimana petani itu sejahtera? Ini yang sampai sekarang masih belum bisa dilakukan oleh pemerintah," kata Ahli Ekonomi Politik Pangan, Khudori dalam bedah buku 'Mata Air Indonesia Maju-Gagasan Kepada Cak Imin', Jumat (19/8).
Mengenai pengelolaan lahan, kondisi petani Indonesia sangat memprihatinkan. Pertanian Indonesia juga masih kalah jauh dibanding negara-negara lain. Padahal, kata Khudori, sumbangsih petani kecil di dalam negeri sangat besar.
"Petani kecil kita output-nya kalau dihitung secara keseluruhan nasional sangat besar. Tapi tidak bisa menggantungkan mereka, petani kecil terbatas lahannya," jelasnya.
Oleh karenanya, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan kesejahteraan dari pemerintah. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan secara maksimal dan serius terhadap kaum petani.
"Yang dilakukan pemerintah hari ini lebih banyak ke proyek. Kalau proyek selesai, ya selesai (semuanya). (Seharusnya) Enggak bisa begitu. Kalau fokusnya pemberdayaan, harus berkelanjutan. Mungkin satu sampai dua tahun nggak kelihatan, karena melihat ke prosesnya," ungkapnya.
Melalui pemberdayaan pula, petani harus dipastikan bisa mandiri dan berdaya. Namun hal ini memang butuh kebijakan yang panjang. Artinya tidak bisa satu atau dua tahun hasilnya langsung kelihatan.
Masih dalam acar bedah buku yang sama, Ahli Ekologi dan Pertanian IPB, Rina Mardiana meminta Cak Imin memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan agraria yang berkeadilan.
Sebab masalah pengelolaan SDA dan agraria merupakan dua hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi di masa depan.
"Pesan saya nih buat Cak Imin, kalau nanti nyapres jadi presiden, maka buatlah 'omnibus law' khusus untuk sumber daya alam dan pembangunan agraria. Itu adalah yang paling mendasar," tandasnya.[rmol]
