DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, optimis KPU dapat bekerja maksimal melakukan berbagai program dan tahapan pemilu dengan anggaran yang ada saat ini.
Anggaran yang sudah dicairkan pemerintah harus bisa dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sebelumnya anggaran KPU yang sudah cair Rp2,4 T dan tanggal 26 Juli lalu. Kemenkeu merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1, 245 triliun. Berarti total anggaran yang telah dicairkan sudah berjumlah Rp3,68 Triliun.
"Total anggaran tersebut di rasa sudah mencukupi untuk memenuhi program dan tahapan pemilu di tahun 2022, ujar Guspardi saat dihubungi, Kamis 11 Agustus 2022.
KPU harus bisa mengggunakan dana sesuai skala prioritas dalam berbagai tahapan. Dan terkait pengadaan kantor dan gudang untuk saat ini jangan dulu menggunakan anggaran dari negara.
"Caranya gimana? KPU bisa melakukan pendataan dan mengkompilasi mana saja KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum memiliki kantor dan gudang. Selanjutnya bisa meminta bantuan Menteri Dalam Negeri sebagai pembina kepala daerah untuk difasilitasi kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota di seluruh Indonesia. Apakah bentuknya hibah atau pinjam pakai," katanya.
"Hal ini sebagai bagian dari solusi agar penyelenggaraan pemilu tidak terkendala dan tetap berjalan dengan baik," ujar Politisi PAN ini.
Guspardi meminta KPU di daerah bisa menggunakan fasilitas kendaraan yang sudah ada untuk mobilitas. Jika memang sangat dibutuhkan bisa dengan sistem sewa.
Lalu melakukan berbagai penyesuain seperti rapat-rapat koordinasi antara KPU dengan KPU didaerah dapat memanfaatkan media online dengan maksimal.
"Berikutnya juga dapat menunda pengadaan kebutuhan penunjang dan kebutuhan yang tidak sangat mendesak lainnya," ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, KPU harus bijak dan dapat berhitung dengan cermat dengan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta melakukan penghematan.
"Jadi mana dulu yang diprioritaskan, itu kuncinya," katanya. (rizal) [poskota]
