DEMOKRASI.CO.ID - Tiga ketua umum (Ketum) partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyampaikan visi dan misi menghadapi Pemilu 2024, di Surabaya, Jawa Timur.
Tiga ketua umum parpol KIB itu, yakni Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa.
"Kegiatan ini adalah penyampaian visi misi KIB, dan ini disampaikan tiga ketum partai KIB," kata Airlangga di sela penyampaian visi misi KIB, di Hotel Shangri-la, Surabaya, Minggu (14/8).
Airlangga mengatakan dalam visi misi itu pihaknya menekankan politik persatuan untuk menghindari politik identitas yang terjadi di Indonesia belakangan.
"Dan dalam visi misi itu ditekankan pentingnya politik persatuan, karena kami menghindari politik identitas," ucapnya.
Pihaknya juga meluncurkan visi misi KIB, yang bernama program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau Paten. Ia mengatakan program ini dipersiapkan untuk menghadapi bonus demografi 2025-2035 mendatang.
"Dalam Paten itu ditekankan periode krusial Indonesia adalah 2025-2035, dimana bonus demografi kami ini 191 juta penduduk," kata dia.
"Nah kami harus mengakselerasi ekonomi agar kita mencapai kesejahteraan dari sekarang income perkapita kita 4 ribu menjadi 12 ribu," tambahnya.
Setelah itu, KIB, kata dia, tak ingin Indonesia terjebak middle income trap. Sehingga akselerasi dan transformasi ekonomi pun harus dipercepat.
"Kakau pada waktu itu kita belum sejahtera maka kita menjadi tua dan tidak keluar dari middle income trap, yang ada seperti di Korea Selatan," ujarnya.
Melalui Paten, kata Airlangga, pihaknya juga mendorong ketahanan pangan, energi, kekuatan fiskal, kemudian usaha kecil menengah, memaksimalkan kesetaraan gender dan pengembangan pemuda.
Sementara itu, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, ketiga partai yang tergabung dalam KIB berkumpul dan berkoalisi untuk menentukan arah Bangsa Indonesia ke depan.
"Kami bersama-sama merenung, mengkaji, merumuskan, tentang masa depan Indonesia. Karena itu koalisi butuh serangkaian pertemuan termasuk hari ini," kata Zulhas.
Zulhas menyatakan, untuk menentukan arah Bangsa Indonesia ke depan, diperlukan introspeksi dan prospeksi tentang perjalanan yang telah dilalui Indonesia.
Ia menambahkan, tujuan lain dari partai KIB adalah mengakhiri politik identitas yang secara nyata telah memecah belah persatuan bangsa.
Zulhas merasa, perpecahan bangsa sudah sangat meruncing yang ditimbulkan persaingan pada Pilpres dua periode terakhir. Politik identitas tersebut yang diharapkan bisa diakhiri dengan terbentuknya KIB.
"Dua kali pilpres, pembelahan (perpecahan antar pendukung) sampai ke rusuk. Itu yang harus kita akhiri kalau kita ingin menjadi negara maju," kata Zulhas.
Zulhas juga mengajak partai-partai yang tergabung dalam KIB untuk melakukan evaluasi terhadap sistem demokrasi di negeri ini. Zulhas merasa, sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi demokrasi transaksional.
"Padahal demokrasi transaksional akan menghasilkan kesenjangan, kegaduhan, distrust, dan sebagainya. Maka dari itu harus diluruskan," pungkas dia. [cnnindonesia]
