DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar penyaluran subsidi BBM yang dilakukan Pertamina bekerja sama dengan Korlantas Polri. Said menilai akan lebih efisien jika Pertamina menggunakan data dari Korlantas Polri karena semua data pemilik kendaraan bermotor ada di Korlantas Polri.
"Penyaluran subsidi BBM yang dilakukan oleh Pertamina harus bekerja sama dengan Korlantas Polri. Semua data pemilik kendaraan bermotor ada di Korlantas Polri, sehingga Pertamina tidak perlu mengeluarkan anggaran baru membuat aplikasi Pertamina untuk melakukan pendataan pemilik kendaraan yang membeli Pertalite dan solar. Langkah ini juga akan menghemat anggaran Pertamina," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/8/2022).
Said mengatakan, berdasarkan data Korlantas Polri nantinya akan ketahuan siapa saja pemilik kendaraan yang dinilai berhak mendapatkan subsidi BBM.
"Tetapkan saja berdasarkan data Korlantas Polri, yang berhak menerima Pertalite dan solar adalah pemilik sepeda motor 250 cc ke bawah dan pemilik kendaraan umum (angkutan, truk, bus, taksi konvensional maupun online, dll)," katanya.
Said menilai, dengan melakukan cara tersebut, pemerintah dinilai dapat menghemat anggaran yang kemudian dapat dialihkan untuk menambah anggaran ke program lainnya. Misalnya dapat dialihkan untuk menambah anggaran program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, bantuan modal usaha mikro, Kartu Prakerja, bantuan keluarga harapan, dll.
"Agar manfaat APBN sebagai pelindung sosial menghadapi tekanan eksternal terlihat nyata dan efektif. Dengan demikian, subsidi akan lebih tepat waktu, tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, serta akan lebih berdaya secara ekonomi," ujarnya.
Said mengatakan, tidak ada skema penambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM. Oleh sebab itu, Said mengatakan, pemerintah harus menyegerakan perubahan harga dan reformulasi penyaluran subsidi BBM.
"Dengan perubahan ini otomatis pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Sebab bila hanya menaikkan harga subsidi saja tidak cukup mengontrol konsumsi BBM. Kontrol subsidi BBM hanya bisa dilakukan dengan mengubah sasaran penerima subsidi BBM yang selama ini justru dinikmati oleh sebagian besar kelompok yang secara ekonomi mampu," tuturnya.
Pemerintah Siapkan Tambahan Bansos Rp 24 Triliun
Pemerintah akan meluncurkan bantuan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun dalam tiga bentuk. Salah satunya, adalah bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bantuan langsung tunai akan diberikan senilai Rp 12,4 triliun. Bantalan sosial ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat.
"Akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun," papar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (29/8/2022).
Bansos ini akan disalurkan sebesar Rp 150 ribu selama empat kali. Diberikan dalam dua tahap, setiap tahap BLT itu akan diberikan sebesar Rp 300 ribu.
Ketika ditanya apakah harga BBM akan naik dengan adanya BLT khusus ini, Sri Mulyani enggan menjawabnya. Dia cuma mengatakan sejauh ini yang diinstruksikan Presiden Jokowi hanyalah penambahan bansos.
"Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan bansos dulu. Itu saja yang diinstruksikan Bapak Presiden hari ini. Jadi nanti masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," sebut Sri Mulyani.
Pemerintah memang berkali-kali mengeluhkan beratnya beban subsidi yang mencapai Rp 502 triliun. Dalam berapa waktu terakhir, sinyal kenaikan harga BBM terus berhembus kencang.
Adapun BBM yang mendapat subsidi adalah Pertalite dan solar. Hingga saat ini, Pertalite masih dibanderol Rp 7.650 per liter dan solar Rp 5.150 per liter.[detik]
