DEMOKRASI.CO.ID - Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak buruk terhadap ekonomi rakyat. Sebab, kenaikan BBM akan diikuti dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Bukan hanya rakyat miskin yang akan terdampak, namun juga kelompok masyarakat rentan miskin yang jumlahnya mencapai 67 persen dari jumlah rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM akan berdampak langsung pada inflasi,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/8).
Menurutnya, naiknya inflasi, terutama inflasi pangan itu bukan hanya berdampak pada kebutuhan perut rakyat, namun kesejahteraan secara keseluruhan.
"Jika tidak dikendalikan bisa berdampak pada kehidupan sosial dan politik,” imbuhnya.
Oleh sebab itu , ia menyarankan agar BBM jenis Pertalite dan Solar yang disubsidi mencukup. Alih-alih menaikkan harga, pemerintah harusnya melakukan pembatasan penggunaan Pertalite dan Solar.
Pemerintah harus menentukan kriteria dan aturan main pembatasan itu. Misalnya, BBM bersubsidi hanya boleh untuk pemilik sepeda motor berkapasitas d ibawah 250 cc, angkutan umum, dan kendaraan roda empat dengan kriteria tertentu.
“Menaikan harga dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi itu dua hal yang berbeda dampaknya,” katanya.
Namun dari bacaan Amin, pemerintah terkesan tidak siap menerapkan kebijakan pembatasan tersebut. Yang awalnya mau diterapkan selambat-lambatnya pada Juli 2022, sampai sekarang pemerintah tidak kunjung merealisasikan.
Indikasi kebocoran BBM jenis Solar ke industri dan perkebunan misalnya, ini juga sampai sekarang tidak jelas penanganan maupun penegakkan hukumnya.
“Akibat ketidaktegasan pemerintah, yang terjadi adalah 40% rakyat yang berhak menerima subsidi BBM ikut menanggung kenaikan harga dan efek dominonya terutama kenaikan harga-harga kebutuhan,” demikian Amin. [rmol]
