DEMOKRASI.CO.ID - Beredar postingan di media sosial mengatakan data pegawai milik Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bocor dan telah diperjualbelikan di forum di internet oleh hacker. Postingan itu mengatakan terdapat 85 ribu lebih data Kemenkumham yang alami kebocoran.
Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman membantah bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Kemenkumham diretas dan data pegawai di dalamnya diperjualbelikan.
"Saya sampaikan tidak benar web Simpeg Kemenkumham itu diretas. Sampai sekarang sistem dan data aman," kata Erif dalam keterangannya, Minggu (28/8).
😊 pic.twitter.com/2JMTqcEFyA
— txtdariorangberseragam (@txtdrberseragam) August 27, 2022
"Jumat kemaren memang kita dapat info bahwa data Simpeg kita bocor dan diperjualbelikan. Setelah dicek, ternyata tidak ada," tambahnya.
Erif mengatakan data yang diduga milik pegawai Kemenkumham itu tidak sesuai dengan data yang ada di sistemnya. Ia mengatakan data yang diduga bocor itu merupakan data lama tahun 2020 yang sudah tidak digunakan dan tidak update.
Isi data itu, tambah dia, hanya data umum, berupa nama, NIP, nomor rekening, nomor kontak atau data lain. Data itu, klaim dia, tidak bisa digunakan untuk membobol rekening, ubah password atau lainnya.
"Dan yang terpenting, bukan data krusial," klaimnya.
Erif menduga data lama milik Kemenkumham bocor kemungkinan terjadi saat laptop salah satu admin tengah mengunggah aplikasi berupa phising sehingga diretas.
Namun, Ia menegaskan kembali bahwa data yang tersebar adalah data lama dan bersifat umum. Sehingga tidak bisa digunakan untuk kejahatan ekonomi, perbankan atau lainnya.
"Sebagai info, setiap hari kita mendapat ribuan serangan. Rata-rata 2000-an. Terbanyak dari luar negeri," kata dia.[cnn]
