DEMOKRASI.CO.ID - Aktivis HAM , Natalius Pigai bersuara lantang atas peristiwa kelaparan yang melanda Kabupaten Lanny Jaya. Dia menyoroti beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tokoh asal Papua itu memberikan kritik keras atas upaya pemekaran wilayah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
"Kelaparan Lanny Jaya. @jokowi menekan habis2an Gubernur & Bupati2, energi, uang, waktu hanya habis melayani politik brutus Pusat UU Otsus & DOB (Politik Pendudukan) akibatnya rakyat mati," tulis Natalius dikutip Fajar.co.id di akun Twitter-nya @NataliusPigai2, Kamis (4/8/2022).
Tak sampai di situ, Natalius juga menyindir beberapa proyek bendungan pemerintah pusat yang kebanyakan berlokasi di Pulau Jawa.
"Bendungan2 Mega hanya untuk 8 juta Ha Tanah di Jawa. Ini bukti nyata Rasisme & Nekolim!," ungkapnya.
Dikutip dari Cendrawasih Pos, kelaparan di Lanny Jaya karena adanya gagal panen. Hal itu berawal dari peristiwa alam embun beku sejak awal Juni 2022.
Sebanyak tiga kampung di Distrik Kuyawage yang terdampak, meliputi Kampung Kuyawage, Kampung Luarem dan Yugunomba.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua, William Manderi menyebut hingga saat ini data yang diterima sebanyak 548 warga yang terdampak dan 4 orang dilaporkan meninggal dunia dimana dua di antaranya adalah anak-anak.
“Berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekban BPBD, mereka yang meninggal dunia akibat sakit,” kata William saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (2/8/2022).
William mengaku hingga kini pihaknya terus berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di daerah, termasuk apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat dan kerusakan atau kerugian yang dialami.
“Tidak ada pengungsian dan hingga saat ini pemerintah Lanny Jaya sudah memberikan bantuan ke lapangan. Termasuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua, Kemenkes serta Dinas Sosial maupun Kementrian Sosial juga sudah memberikan bantuan secara langsung ke lapangan,” terangnya.(fajar)
