DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah pengurus di Sulsel angkat kaki dari Partai Ummat jelang verifikasi. Mereka mengambil sikap meninggalkan partai besutan Amien Rais ini usai melayangkan mosi tak percaya terhadap Ketua DPW Ummat Sulsel, Abdul Hakim.
Sebanyak 17 DPD kabupaten/kota bersama pengurus teras DPW Ummat Sulsel yang mengajukan mosi tak percaya itu sebelumnya telah dikirim ke DPP Ummat. Mereka mendesak DPP Ummat mencopot Hakim sebagai ketua DPW.
Hanya saja desakannya tidak dikabulkan dan DPP tetap mempertahankan Hakim. Alasannya, sudah siap melakukan pendaftaran dan verifikasi parpol.
Eks Ketua Bappilu Partai Ummat Sulsel Muhammad Ikbal Majid menegaskan dirinya bersama pengurus DPW dan DPD kabupaten/kota tidak diamputasi alias dipecat. Melainkan memilih mundur dari keanggotaan setelah tawarannya ditolak DPP.
"Opsi yang kami tawarkan ke DPP dua pilihan. Kalau pak Hakim dipertahankan maka kami 80 persen pengurus DPW keluar dari struktur karena kami nilai pak Hakim saat itu tidak serius memimpin partai," katanya, Selasa, 9 Agustus 2022.
Opsi selanjutnya, kalau mosi tidak percaya itu dterima DPP, maka ketua DPW harus diganti dengan tokoh yang layak menjadi ketua partai dan punya pengaruh di Sulsel.
Alasan utamanya kader tersebut tidak menginginkan Hakim, karena dinilai tidak kapabel memimpin partai. Dia disebut tidak punya track record memimpin organisasi.
"Tidak punya kesungguhan untuk membantu pengurus DPD dari sisi finansial dalam rangka menghadapi verifikasi faktual menyebabkan 17 DPD ikut menandatangani mosi tidak percaya yang ditujukan kepada DPP," jelasnya
"Dari 17 itu, lebih banyak yang konsisten mundur tetapi ada juga yang sekretarisnya mundur ketuanya tetap bertahan," sambungnya.
Olehnya, Ikbal menegaskan kader yang hengkang bukan karena membangkang, justru ingin menyelamatkan partai. "Meski pun kami di luar struktur kami tetap mencintai Partai Ummat dan berharap bisa lolos verifikasi faktual," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPW Partai Ummat Sulsel, Abdul Hakim meyakini masalah ini telah selesai. Sejumlah kader yang dinilai mbalelo itu kini telah dikeluarkan dari struktur.
"Itu dinamika politik biasa, sudah diamputasi semua itu yang mbalelo. Sudah diganti semua. Banyak yang diganti, mereka mau buat DPW tandingan tetapi tercium oleh DPP, dan menganggap gerakan mereka tidak benar," jelas Abdul Hakim.
Abdul Hakim menyebut pergantian struktur itu dilakukan sepenuhnya oleh DPP. Dilakukan secara cepat karena sudah mulai tahapan pendaftaran. "Sudah ada SK baru, jadi tidak mengganggu proses pendaftaran untuk verifikasi," ujarnya. (ikbal/fajar)
