DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengucapkan kata 'bodoh' saat menyinggung kementerian dan lembaga (K/L) yang masih belanja produk impor dari APBN atau APBD.
Jokowi melontarkan kegeramannya saat meresmikan peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan QR Code Indonesian Standard (QRIS), Senin (29/8).
Awalnya Jokowi menuturkan KKP Domestik diluncurkan sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah. Ia ingin belanja pemerintah digunakan untuk produk-produk lokal.
"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sengat bodoh sekali, kalau uang yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk jadi APBN, masuk jadi APBD. Kemudian belanja produk-produk impor," kata Jokowi dalam acara peluncuran yang disiarkan secara virtual.
Ia mengklaim telah menyampaikan berulang kali kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, agar sistem yang mengawal pembelian produk lokal segera diselesaikan. Jokowi juga ingin semua daerah memiliki semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri.
Mantan Wali Kota Solo itu juga mengklaim komitmen pemerintah untuk membeli produk lokal telah mencapai lebih dari Rp800 triliun. Sementara, yang sudah terealisasi sudah Rp400 triliun.
"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, sudah lebih dari target. Tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," jelas Jokowi.
Kegeraman Jokowi terkait belanja produk impor ini bukan yang pertama, tetapi yang keempat kalinya. Ucapan pertama ia lontarkan pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi mengatakan Indonesia bodoh masih melakukan impor dalam belanja negara.
Menurutnya, masih banyak kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri.
Mulanya, Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya, dengan membeli produk-produk dalam negeri. Namun sayang, hal itu menurutnya belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah.
"Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," terang Jokowi.
Kemudian, pada Juni lalu, Jokowi kembali melontarkan kata 'bodoh' kepada pegawai kementerian dan lembaga pemerintah karena alasan yang sama.
"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak (pemerintah) daerah tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam. Speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah. Alasannya banyak sekali. Ini APBN lho. Ini uang APBD lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?" ungkap Jokowi.
Ia mengatakan terdapat produk substitusi produksi dalam negeri yang bisa menggantikan produk impor tersebut.
"Ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada," imbuhnya.
Jokowi menekankan belanja pemerintah pusat dan daerah harus mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta efisien.
Terbaru, pada pekan lalu, ia pun kembali mengucapkan kata 'bodoh' terkait alasan yang sama. Hal tersebut ia ungkapkan saat memberi arahan kepada KADIN Provinsi se-Indonesia di Jakarta Timur, Selasa (23/8).
"Sangat lucu sekali APBN yang kita collect dari pajak, PNBP, royalti masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor. Waduh bodoh banget kita, kalau terus-terusan begitu," kata Jokowi.[cnn]
