DEMOKRASI.CO.ID - Rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) yang akan diumumkan Presiden Joko Widodo pada pekan depan merupakan pilihan yang sulit.
Begitu pandangan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/8).
"Saya rasa pilihan Pemerintah cukup sulit ya mengingat saat ini sedang tinggi inflasi kita, dimana jika menaikkan harga BBM akan membuat inflasi kita semakin tidak terkendali," ujar Nailul Huda.
Magister analisis kebijakan publik Universitas Indonesia ini menerangkan, saat ini inflasi Indonesia sudah mencapai 4,94 persen, sehingga jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi meledak angkanya.
"Bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan," sambungnya menyebutkan.
Sosok yang kerap disapa Huda ini menerangkan, meledaknya inflasi akan terlihat dari kenaikan barang-barang kebutuhan pokok hingga ongkos transportasi.
Tapi jika tidak dinaikkan beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semakin berat," tuturnya.
Maka dari itu, Huda berpendapat, langkah paling pas yang mau tidak mau harus diambil pemerintah adalah menaikkan harga BBM non pertalite.
"Jadi pertalite masih tetap harganya. Walaupun demikian, pasti akan terjadi pergeseran konsumsi dari Pertamax ke Pertalite," ungkapnya.
"Makanya perlu diantisipasi dari sisi penerima manfaat subsidi dan stok," demikian Huda menambahkan. [rmol]
