DEMOKRASI.CO.ID - Aktivis HAM, Natalius Pigai mendukung aksi para pelaku wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melakukan unjuk rasa akibat kenaikan harga tiket pulau Komodo.
Beberapa hari terakhir, pelaku pariwisata melakukan demonstrasi di sejumlah titik Labuan Bajo imbas kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo yang semula Rp150 ribu menjadi Rp3,75 juta per orang.
Menurut Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional, keputusan menaikkan harga tiket masuk Pulau Komodo akan merugikan masyarakat yang mayoritas sumber penghasilannya pada sektor pariwisata.
"Masyarakat yang sebagian besar pelaku TNK (Taman Nasional Komodo) menilai bahwa rencana tersebut merupakan bentuk monopoli bisnis yang berdampak lansung pada mereka. Bahkan akan membunuh ekonomi pelaku wisata lokal seperto mereka yang bertumpu pada pariwisata," ucap Walhi Nasional dalam akun Twitter resminya @walhinasional.
Selain melakukan demonstrasi pelaku pariwisata juga melakukan blokade dan mogok kerja sebagai puncak kemarahan mereka atas keputusan tersebut.
Namun aksi para pelaku wisata itu mendapat tekanan dan penangkapan dari kepolisian.
Kepolisian Daerah (Polda) NTT pun turun tangan dengan mengirim porsenil Brimob ke lokasi aksi untuk membantu pengamanan di Labuan Bajo.
Menanggapi berita tersebut, Natalius Pigai menekan pemerintah pusat untuk membuka telinga mendengar suara para pelaku pariwisata di Pulau Komodo.
"Rakyat NTT punya Hak utk berpendapat. Ngr tidak perlu intervensi soal2 sipil dgn intimidasi aparat. Ngr mesti mengatur agar Rakyat Untung, Karyawan Untung, Pengusaha Untung," tegas Natalius di akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2, Senin (1/7/2022).
Menurut Natalius Pigai, Pemerintah Pusat harus membuat keputusan yang bijak terkait pariwisata di Pulau Komodo agar tidak menimbulkan konflik horizontal di NTT
"Ngr Untung & alam lestari. Jika tidak maka berhak menentang ketidakadilan. @Jokowi," tuturnya. (Fajar)
