DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Operasional PT Kayan Hydro Energy (KHE) Khaeroni membantah tudingan Bupati Bulungan Syarwani yang mengatakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kecamatan Peso, Bulungan, Kalimantan Utara, minim progres.
"Saya barusan dari lapangan. Jadi bukan minim progres. Ya, cukup signifikan menurut perhitungan kami," kata Khaeroni, Senin (29/8).
Khaeroni mengatakan pihaknya membutuhkan waktu untuk mengurus 40 izin dengan segala turunannya. Saat ini, proyek tersebut masuk dalam tahapan pematangan lahan dan hampir mencapai 60 persen mendekati selesai.
Dalam prosesnya, ia menambahkan pihaknya juga membutuhkan proses peledakan atau blasting untuk batuan keras.
"Saat ini masih menunggu izin P3 (pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak) serta P2 (pembelian dan penggunaan bahan peledak)," katanya.
Ia juga menambahkan, di tengah pengurusan izin tersebut pihaknya bakal memobilisasi sejumlah peralatan termasuk pengeboran. Dalam enam bulan ke depan proses blasting dilakukan untuk membuat pengalihan arus sungai.
"Kira-kira gambarannya seperti itu. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemkab dan Pemprov Kaltara terkait proyek PLTA ini. Laporannya selalu kami berikan," katanya.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani mempertanyakan kejelasan pembangunan PLTA tersebut.
Pasalnya hingga kini megaproyek yang digadang-gadang terbesar se-Asia Tenggara disebut minim progres dalam 10 tahun terakhir. "Yang pasti kami akan terus evaluasi (progres proyek PLTA)," ujar Syarwani.
Tercatat, nilai investasi proyek PLTA itu mencapai US$17 miliar atau setara dengan Rp252,9 triliun (asumsi kurs Rp14.879 per dolar AS).
Dalam proyek itu, PT KHE berencana membangun lima bendungan dengan enam unit turbin pembangkit listrik.
Turbin pertama ditargetkan berkapasitas 900 Megawatt (MW), tahap kedua 1.200 MW, tahap ketiga dan keempat masing-masing 1.800 MW dan tahap kelima 3.300 MW.
"Dari saat izin pertama kali diberikan pada 2012 dan groundbreaking 2014 sudah memakan waktu yang cukup lama. Kami harap ada percepatan. Ini juga menjadi harapan masyarakat," katanya.
Syarwani menambahkan, setidaknya ada dua kawasan yang mendapat prioritas untuk relokasi yakni Desa Long Peleban dan Long Lejuh. Pihaknya sangat berharap dua desa ini bisa tuntas untuk persoalan relokasi.
"Catatan dari kami, tak ada relokasi sebelum kawasan pengganti bagi warga disiapkan. Kami juga ingin proyek ini membawa berkah bagi warga sekitar terutama persoalan listrik," katanya.[cnn]
