DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah, DPR dan KPU bersama Bawaslu dan DKPP telah menyepakati anggaran untuk Pemilu 2024 mendatang sebesar Rp.76,6 triliun. Namun, anggaran tersebut hingga saat ini belum kunjung cair meski telah masuk ke dalam tahapan pemilu
Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby menuturkan bahwa, kesepakatan anggaran antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu masih sebatas kesepakatan di atas kertas saja, realisasinya pemerintah belum memberikan anggarannya untuk penyelenggara pemilu secara maksimal.
“Kalau mau melihat ke belakang, bahwa rasa-rasanya kesepakatan tentang anggaran Pemilu ini masih di atas kertas,” ucap Alwan dalam acara diskusi hybrid yang dilaksanakan PARA Syndicate bertemakan Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu Lagi?, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).
Alwan menuturkan bahwa komitmen pemerintah dalam anggaran pemilu ini harus ditegaskan kembali, lantaran sudah adanya kesepakatan antara pemerintah, parlemen dan juga penyelenggara pemilu.
“Setidaknya komitmen itu harus juga kemudian segera direalisasikan,” imbuhnya.
Kata Rakyat melihat problem politik saat ini adanya isu politik yang membuat anggaran pemilu tidak cair maksimal. Salah satunya muncul isu penundaan pemilu dan juga penambahan jabatan presiden yang mencuat sejak tahun lalu hingga kini.
“Memunculkan kegamangan-kegamangan baru. Apa kegamangan itu? ya soal resistensi terhadap penundaan pemilu, resistensi terhadap isu-isu 3 periode dan yang tidak sama-sama kita inginkan,” katanya,
Pihaknya berharap dengan adanya isu penundaan pemilu ini mengganggu pelaksanaan pemilu 2024 dan tidak tersedianya anggaran untuk pemilu. Pasalnya, Agustus 2022 ini sudah mulali masuk tahapan pemilu dan rentang waktu 2 tahun kurang ini seharusnya pemerintah memaksimalkan anggaran untuk penyelenggara pemilu.
“Jangan sampai tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, kemudian terganggu dengan ketidaksediaannya anggaran yang pasti. Nah kita sama-sama tahu bahwa tanggal 1 sampai 14 Agustus ke depan salah satu tahapan ini juga membutuhkan banyak anggaran yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol,” katanya.
“Kalau kemudian satu tahapan itu terganggu dengan problem anggaran maka kita juga akan khawatir dengan kepercayaan publik terhadap pelaksanaannya karena salah satu indikator pelaksanaan pemilu yang yang sukses adalah keterpenuhan anggaran,” tutupnya. [rmo]
