DEMOKRASI.CO.ID - Video viral Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkfli Hasan atau Zulhas yang membagi-bagikan minyak goreng (migor) disertai ajakan memilih putrinya pada Pilkada 2024 mendatang menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.
Dalam pandangan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, wajar publik geram dengan aksi Mendag Zulhas membagi-bagikan migor diselingi kampanye anaknya. Sebab, migor saat ini menjadi komoditi sensitif yang tengah ditangani Kemendag.
“Tentunya hal yang memalukan dan tidak patut bagi seorang pejabat negara apalagi Menteri Perdagangan. Ini sangat disayangkan. Publik membacanya sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena mendahulukan kepentingan pribadi di atas tugas,” kata Kamhar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/7).
Namun demikian, Kamhar menyebut kampanye Mendag Zulhas di sela-sela kegiatannya untuk sang puteri tidak jauh berbeda dangan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Jokowi mendorong anak dan menantunya hingga menjabat kepala daerah.
“Bedanya, Pak Zulhas memakai tangannya sendiri, sementara Pak Jokowi menggunakan tangan para pembantunya,” tegasnya. “Ini menjadi contoh buruk dalam ikhtiar pendewasaan demokrasi oleh penguasa.”
Atas dasar itu, Kamhar meminta Mendag Zulhas untuk fokus saja terhadap apa yang seharusnya dilakukan di pos kementeriannya. Terutama mengenai harga minyak goreng curah yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia.
“Pak Zulhas mestinya fokus mengatasi persoalan minyak goreng, bukan hanya pada harga dan ketersediaan migor tapi juga harga Tandan Buah Sawit yang anjlok sampai kurang dari Rp 1000 per kg, ini sangat memukul petani sawit. Menjadi ironi ketika harga minyak goreng dan minyak sawit dunia sedang tinggi namun petani malah merugi. Dibandingkan dengan petani sawit Malaysia harga TBS bisa 4 kali lipatnya,” ujarnya.
“Sebaiknya Pak Zulhas fokus memperbaiki kesalahan kebijakan Pak Jokowi yang menghentikan ekspor beberapa waktu yang lalu yang telah berimbas pada penyengsaraan petani sawit. Semestinya bersuka malah menjadi berduka akibat kebijakan Pak Jokowi yang tak tepat dan tak berdasar kajian yang memadai,” demikian Kamhar. [rmol]
