DEMOKRASI.CO.ID - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia memandang Partai Amanat Nasional (PAN) seharusnya dapat menjadi contoh atau role model dalam mengembalikan etika demokrasi jelang Pemilu Serentak 2024.
Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Kaka Suminta, menyoroti perdebatan dan polemik soal dugaan kampanye Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sekaligus Menteri Perdagangan, saat menghadiri PANsar Murah di Lampung.
“Ini menjadi momentum untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk pemantau pemilu dan Bawaslu memahami etika minimal dalam berdemokrasi dan dalam kepemiluan,” kata Kaka Suminta di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/7).
Kaka mengatakan, semua pejabat negara terkhusus yang memiliki jabatan di partai politik perlu untuk dapat menjaga etika. Menurutnya, selama ini bangsa Indonesia sudah terlalu jauh mengabaikan etika berdemokrasi.
“Etika-etika lain harus ditegakkan, sudah terlalu jauh bangsa ini mengabaikan etika,” katanya.
Adapun kehadiran Zulhas itu, telah diluruskan Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo. Dia membantah tudingan Zulhas memanfaatkan program pemerintah untuk kampanye.
"Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag, acara diadakan di akhir pekan, bukan hari kerja,” kata dia. [rmol]
