![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2jkPpmsH8Z6kndTTQQvvsZ6TEaPzQSQLyWXXbZSVyTOHpX6-vU-2qHSq76rUeT6pdkZdQ2PkP86_IEAeGc6GTUgCXityvkCYWdJTuj4TBr7x0vkbKvl1QkDNAoEsAG7RqKHJoauTYr-YxzXMhEsS6tNedQb7XQSuh85-Vx4N6mrLqVMC7gQrLln75sg/w640-h320/289523_08160818072022_Natalius_Pigai_2.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Dugaan suap RUU DOB Papua yang mencuat setelah viralnya video Bupati Merauke, Romanus Mbarak menyebut pemekaran tiga Provinsi di Papua mahal makin panjang.
Kini, muncul desakan agar Romanus Mbarak diproses hukum karena diduga melakukan penyuapan. Bahkan terbaru, Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas (YPM) akan turut melaporkan penyebar video Romanus ke Polda Papua.
Merespons hal itu, aktivis Natalius Pigai yang selama ini bersuara lantang atas viralnya video Romanus angkat bicara.
"Video Romanus bukan rahasia karena terbuka di depan umum sehingga menjadi milik publik, bukan private, jangan sampai bisa kena sendiri," tegas Pigai dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (18/7).
Menurut Pigai, apa yang telah disampaikan Romanus telah merugikan rakyat Papua. Apalagi juga dugaan suap benar adanya, maka Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hingga Pemprov Papua menjadi pihak yang paling dirugikan.
"Jadi, tidak ada yang salah dengan protes terhadap pernyataan Romanus. Bagi rakyat, pernyataan atas nama sumpah Tuhan Yesus oleh Romanus adalah bukti petunjuk untuk penyelidikan atas perubahan norma hukum melalui proses yang kurang bermartabat," tandasnya. [rmol]